JAKARTA-JAKARTA-Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meminta agar pemerintah memperhatikan serius masalah anggaran reformasi hukum di Indonesia. Ketidaksediaan anggaran yang cukup bisa menghambat langkah tersebut. “Jangan pelit soal anggaran terhadap pelaksanaan reformasi hukum ke depan,” katanya dalam “Refleksi Akhir Tahun 2016 dan Proyeksi 2017” bersama pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad dan anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi di Jakarta, Kamis (29/12/2016).
Diakui Masinton, masalah pemangkasan anggaran akan berpengaruh dan berimplikasi pada kinerja penegakkan hukum pada lembaga-lembaga penegak hukum. “Namun begitu pemangkasan jangan sampai membuat lembaga-lembaga penegak hukum menjadi kendur. Bagaimana pun juga harus tetap semangat,” ujarnya.
Dia tetap berharap anggaran lembaga penegak hukum bertambah. “Kalau bisa jangan sampai berkuranglah. Karena reformasi hukum harus tetap berjalan,” ucapnya.
Lebih jauh anggota Fraksi PDIP, proses penegakan hukum selama 2016 ini masih tergantung pada anggaran. Dengan anggaran yang kurang, maka aparat penegak hukum masih banyak yang terlibat kasus hukum, suap, dan korupsi. Karena itu agar proses hukum professional, maka harus didukung dengan anggaran yang memadai. “Saya mengusulkan agar penegakan hukum ke depan langsung dipimpin oleh Presiden Jokowi,” tegasnya.
Masinton mengakui sama halnya dengan ‘Saber pungli’ dan berhasil. Hal itu agar hukum berjalan profesional, sehingga dalam skala besar perlu dipimpin Presiden Jokowi. ,” tegasnya
Menurut Masinton, penegakan hukum itu penting karena sebagai instrument tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Jangan seperti di era Orde Baru, dimana hukum semaunya penguasa. Maka di era reformasi ini hukum dan hakim harus menjadi jaminan rasa keadilan masyarakat, aman, dan nyaman bagi investasi,” ujarnya.
Selain itu proses penegakan hukum itu berbeda dengan pekerjaan teknis lainnya di lapangan. Seperti pembangunan infrastruktur, bangunan gedung dan lain-lain, yang penilaiannya mudah diukur. Sedangkan penegakan hukum hasilnya adalah keadilan bagi masyarakat, aman, nyaman dan mendukung investasi. “Jadi, anggaran penegakan hukum jangan dipotong dana palagi dikorupsi,” pungkasnya.
Sementara Suparji menyatakan hal yang sama jika penegakan hukum itu sebagai instrument tegaknya NKRI. Sebab, lambannya penegakan hukum dalam kasus terduga penista agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakibatkan terjadinya demo ‘Aksi Bela Islam’ pada 411 dan 212. “Jadi, selama tahun 2016 ini penegakan hukum masih misteri. Dari kasus Jessica ‘Kopi sianida’, Ahok, bebasnya La Nyalla Matallitti, pembunuhan sadis Pulomas’ dan lainnya akan menjadi tontonan menarik masyarakat,” tambahnya.
Sebelumnya kata Suparji ada kasus ‘Papa minta saham, Pelindo II’ dan lainnya dimana Kejagung sering kalah di pengadilan. “Jadi, penegakan hukum selama ini masih penuh misteri. Untuk itu kasus Ahok jangan ditarik ke masalah SARA karena akan mencederai NKRI, juga jangan saling lapor karena tak akan menyelesaikan masalah.” Pungkasnya.
