JAKARTA-Masyarakat Adat Papua meminta PKS segera membatalkan keputusan pemecatan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di semua tingkatan. Alasannya pemecatan sama dengan pembunuhan demokrasi di Indonesia. Apalagi sudah dianggap sebagai pejuang demokrasi oleh masyarakat Papua. “Jika pejuang demokrasi dihambat atau dibunuh kebebasannya, maka ini sama dengan pembunuhan masa depan indonesia,” kata Ketua Masyarakat Papua, Yan Piet Yarangan yang gusar dengan putusan PKS di Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Padahal, kata Ya Piet, masyarakat Papua sangat menghormati Fahri Hamzah. Karena Fahri pejabat yang mendukung penyelenggaraan konferensi besar masyarakat adat Papua tahun lalu. “Fahri Hamzah, satu-satunya tokoh yang berani menjamin konferensi besar masyarakat adat Papua sebagai wadah demokrasi demi kemajuan Indonesia yang lebih cepat dan manusiawi. Dia pun menghubungi semua pihak dan menjelaskan hal ini,” tambahnya.
Masyarakat Papua pun mengenal Fahri sebagai tokoh yang pluralis, demokratis, humanis dan dapat menangkap apa yang diderita rakyat. “Kami menilai Fahri adalah tokoh penerus dari orang-orang hebat seperti BJ Habibie dan Gus Dur yang sangat demokratis, pluralis, humanis dan dapat menangkap roh penderitan rakyat,” tegasnya.
Dia pun menyesali langkah PKS memecat Fahri dari DPR karena bagaimanapun DPR adalah lembaga legislatif yang merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan dan bukan mewakili wilayah-wilayah tertentu saja di Indonesia sehingga alasan sikap Fahri yang berani bicara apa adanya dianggap tidak sesuai dengan budaya Indonesia. “Indonesia itu beragam, kalau orang Timur yah gaya bicaranya seperti Fahri, jangan dianggap kalau berani berbicara lantang dan jujur seperti Fahri dianggap tidak berbudaya Indonesia,” jelasnya geram.
Fahri pun tegasnya bukan sekedar milik PKS tapi sudah menjadi milik bangsa Indonesia sehingga menurutnya PKS tidak bisa seenaknya saja memecat seorang kader tanpa alasan yang jelas yang sesuai dengan aturan perundangan.”PKS jelas bukan partai yang reformis yang menghargai demokrasi dan kebebasan berbicara dan berpikir. PKS seperti mengembalikan era otoriter terhadap kadernya sendiri dimana semua dibungkam dan tidak mendukung adanya ruang kebebasan dalam berpikir dan berkreasi. Sampai kapanpun keadilan tidak akan terjadi jika orang berbicara dibungkam,” tambahnya lagi.
PKS tegasnya lagi juga bukan lagi partai yang sifatnya nasional karena sama sekali tidak memahami ada di Timur Indonesia.”PKS menjadi partai bukan milik orang timur, karena sudah berbicara ada dan budaya orang Timur dalam menjatuhkan sanksi terhadap Fahri. Jika sikap PKS seperti ini dan jika gaya bicara orang Timur dan kebebasan di pasung, maka untuk apa lagi ada PKS di Timur Indonesia terutama di Papua,” imbuhnya. **aec
