JAKARTA-Politisi kutu loncat sudah merupakan fenomena umum dalam politik nasional. Apalagi menjelang Pemilu Legislatif. Hal ini seakan menjadi fenomena biasa yang tak bisa dihentikan. Saat ini dalam proses pencalegan kita masyarakat bisa melihatnya dengan sangat nyata. “Mestinya ini membuat kita semua prihatin, namun makin lama ini juga seolah menjadi sebuah kebiasaan rutin jelang Pileg, baik bagi parpol, politisi maupun rakyat pemilih,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi), Jeirry Sumampouw kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/7/2018)
Padahal, kata Jeirry Sumampouw, dalam hal ini terdapat persoalan krusial yang mendasar. Sebab ini makin melestarikan pragmatisme politik yang akut dalam diri partai, politisi, maupun rakyat pemilih. Didalam terkandung makna bahwa Pemilu semata hanya jadi momen untuk menduduki jabatan tanpa kesungguhan untuk memikirkan persoalan kebangsaan. “Yang penting adalah bagaimana dapat kedudukan dan jabatan itu direbut. Soal bagaimana kerjanya nanti, itu soal yang berbeda, tidak begitu penting,” tambahnya.
Apalagi, kenyataannya, sambung Jeirry, kerja atau tidak kerja selama di parlemen, ternyata tak begitu berpengaruh bagi keterpilihan dalam Pemilu berikutnya. Belum lagi implikasinya bagi demokrasi kita. Ini salah satu yang membuat demokrasi kita tak bisa beranjak ke level berikutnya. “Pemilu hanya menjadi mekanisme prosedural rutin bagi partai dan politisi untuk duduk di kursi legislatif,” tambahnya.
Setelah itu, ujar aktivis demokrasi, mereka nikmati kedudukan itu sambil merancang strategi untuk duduk lagi di kursi legislatif melalui Pemilu berikutnya. Begitu seterusnya. Disini rakyat hanya menjadi objek, bukan subjek. Istilahnya objek yang berdaulat. “Sebab dalam kerangka seperti ini, kedaulatan rakyat dalam Pemilu semata-mata hanya jadi instrumen administratif untuk mendudukan politisi dan partai di kursi parlemen,” paparnya.
Lebih lanjut, fenomena ini juga menunjukkan bahwa kita punya persoalan dengan ideologi partai. “Saya kira, tak ada partai yang sungguh-sungguh memiliki ideologi yang kuat. Semua hal bisa dinegosiasikan sesuai dan untuk kepentingan tertentu. Kepentingan keuntungan partai dan politisi bersangkutan. Kehadiran politisi kutu loncat dilihat partai dalam rangka apakah menguntungkan atau tidak,” paparnya.
Diakui Jeirry, jika menguntungkan maka bisa diterima. Jika tidak, maka akan ditolak. Apalagi jika politisi tersebut memiliki kekuatan finansial yang besar. Partai akan makin senang. Itu berlaku bagi partai-partai “besar”. Namun, tidak demikian dengan partai-partai “kecil” atau partai baru. Mereka punya kebutuhan yang sedikit berbeda. “Sebab posisnya masih merupakan pemain baru, belum punya banyak pengalaman. Karena itu, butuh banyak orang yang sudah pengalaman,” terangnya. ***
