KUPANG-Persoalan krisis dan masalah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilihan anggota legislative 2019 tampak tidak menjadi diskursus serius dalam panggung perdebatan politik. Masyarakat, terutama pemilih, selalu disesaki narasi klise soal kesejahteraan melalui setumpuk janji yang utopis.
Padahal, sejumlah krisis dan masalah begitu nyata terjadi dan semuanya terdapat peran pemerintah pusat.
“Di NTT misalnya, persoalan tambang dan geothermal, pariwisata masal, perkebunan tebu dan kemiri sunan skala besar, industry garam, adalah sebagian dari begitu banyak kebijakan yang hulu persoalannya ada di nasional,” ujar P. Alsis Goa, OFM dari JPIC OFM.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan ini telah berdampak buruk bagi masyarakat dan ruang hidupnya. Mulai dari alih fungsi lahan skala besar akibat ekspansi perkebunan tebu di Sumba Timur dan Kemiri Sunan di Bajawa, privatisasi wilayah pesisir dan laut akibat pengembangan industry pariwisata.
Selain itu, hilangnya akses terhadap air demi industry pariwisata dan geothermal serta tambang, kekerasan dan kriminalisasi demi pembangunan resort mewah di Sumba Barat, hingga kerusakan lingkungan seperti mangrove hanya untuk memenuhi ambisi nasional dalam mengembangkan industry garam di Malaka.
Fakta krisis kelam bagi rakyat jelasnya akibat ambisi pemerintah yang dibalut dengan jubah pembangunan tampak tidak akan terselesaikan, tapi justru berpotensi memperparah laju krisis dan masalah.
Sebab, di lingkaran capres-cawapres yang berkontestasi terdapat para pejabat, politisi dan pengusaha yang memiliki kepentingan besar dalam mengamankan dan melanjutkan investasinya di berbagai daerah di Indonesia.
“Demikian juga dengan harapan yang disematkan kepada calon anggota legislative nasional dari daerah pemilihan NTT yang, notabene berlatar belakang pebisnis dan mayoritas memiliki rekam jejak buruk dalam sengkarut masalah dan krisis yang terjadi selama ini,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Walhi NTT, Umbu Wulang mengatakan para calon legislator nasional dari NTT justru diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.
Misalnya, Melchias Marcus Mekeng yang diduga terlibat dalam kasus korupsi PLTU Riau 1 dan Pius Lustrilanang yang diduga menerima bon dengan keterangan ‘grand design gedung DPR’.
Demikian juga dengan Johnny G. Plate yang tercatat sebagai Komisaris PT Mandosawo Putratama (2007), sebuah perusahaan yang merupakan pemilik atau pemegang saham PT Yama Bumi Palaka untuk komoditas batubara.
Selain itu, Serenty Pasific Ltd yang diduga milik Plate pernah masuk dalam panama papers, sebuah dokumen yang berisi skandal pajak dan korupsi dari korporasi, pengusaha dan politisi.
Sementara Benny Kabur Harman nyaris tak terdengar suara kristisnya di tengah marginalisasi petani dan nelayan yang terus terjadi akibat gempuran investasi perkebunan, tebu, industry garam, dan geothermal di NTT.
Adapun para calon legislator nasional yang baruse perti FransLebu Raya, Christian Rotok, Yoseph Tote dari Dapil NTT 1, memiliki rekam jejak buruk dalam sengkarut pertambangan.
Termasuk Anton Bagul Dagur yang ketika menjabat Bupati Manggarai terjadi kasus ‘rabu berdarah’, 5 petani asal Colol ditembak mati, satunya lagi meninggal di rumah sakit yang, semuanya bermula dari penangkapan tujuh petani atas tuduhan pembalakan liar.
Sementara calon legislator Dapil NTT II, mulai dari Paulus Victor Rolland Mella, Ayub Titu Eki dan Umbu Sappi Pateduk juga tercatat memiliki rekam jejak buruk dalam permasalahan tambang di NTT.
Adapun Piter Thinung Pitobi, melalui Pitobi Group menguasai Pulau Kera untuk pembangunan Pitobi Raya Resort dan Arena Water Sport, lalu berencana merelokasi penduduk setempat.
Adapun Herman Herry juga diduga terlibat kasus korupsi dalam proyek pengadaan solar home system di Kementerian ESDM untuk tahun anggaran 2007-2008. Pengusaha yang menjabat sebagai Presiden Komisaris Grup Dwimuka, ini juga membangun hotel di kawasan pesisir Kota Kupang, diduga kawasan konservasi.
“Keterlibatan bisnis dan rekam jejak yang buruk ini berpotensi terjadi konflik kepentingan dan rawan memperdagangkan pengaruh dalam mengamankan bisnis dan terhindar dari jeratan hukum, serta berpotensi ikut terlibat dalam arena kepentingan elit partai politik nasional, sehingga krisis dan masalah di NTT tak diurus, terus terjadi,” pungkasnya.
