JAKARTA-Penerapan sistem e-procurement, atau pengadaan barang/jasa pemerintah lewat sistem elektronik membukti komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk bergerak maju. Wakil Presiden Boediono mengatakan, secara umum angka penghematan yang diperoleh dari pemberlakuan sistem elektronik ini sekitar 10-11%. Bila jumlah ini diaplikasikan kepada potensi pengadaan Rp700 Trilyun selama setahun dari seluruh instansi pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka penghematan yang bisa diperoleh mencapai Rp70 Trilyun. “Bayangkan Rp70 Trilyun, ini jumlah yang sangat besar bila digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk program-program kesehatan atau infrastruktur tambahan,” kata Wapres saat membuka rapat kerja nasional pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2013 di Jakarta, (20/11).
Boediono meminta komitmen pimpinan instansi pusat dan daerah agar jangan sampai kemajuan seperti ini disandera oleh kepentingan praktis. Apalagi, e-procurement merupakan ujung tombak pelaksanaan reformasi birokrasi dimana dirinya menjadi koordinator pengarahnya. Selain melakukan penghematan besar, sistem ini juga menyebarkan nilai transparansi mulai dari pemerintahan pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. “E-procurement adalah salah satu best practices upaya transparansi secara sistematis yang wajib diterapkan,” kata dia.
Wapres menegaskan tanpa dukungan pimpinan instansi pusat, provinsi dan kabupaten kota, suatu instansi atau pemerintah daerah akan jalan di tempat. “Penyanderaan seperti itu biayanya luar biasa bagi generasi saat ini dan masa datang,” kata dia.
Sebelumnya Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Rahardjo mengungkapkan, lelang yang diproses sejak dari 2008-2013 mencapai Rp 450 Trilyun. Hanya untuk tahun 2013, pelelangan sudah mencapai Rp224 Trilyun. Angka ini masih kurang mengingat potensi lelang dari pemerintah pusat senilai sekitar Rp300 Trilyun ada di pemerintah pusat, sekitar Rp90 Trilyun ada di semua pemerintah provinsi dan sekitar Rp325 Trilyun ada di semua pemerintah kabupaten/kota yang kira-kira totalnya bisa mencapai lebih dari Rp700 Trilyun. “Jadi kalau mencapai Rp224 Trilyun, itu baru sepertiganya,” jelas dia.
E procurement, lanjutnya, juga berdampak mengamankan proyek-proyek pemerintah dan para pimpinan proyek yang melaksanakan sehingga tidak perlu takut lagi menjalankan proyek karena segala sesuatunya sudah transparan dan tak bisa disalahkan karena sudah sesuai aturan. Selain itu e-procurement juga baik untuk kalangan swasta sehingga mereka yang berprestasi baik bisa mendapatkan imbalannya.
Wapres meminta agar target pencapaian 100% penerapan sistem e-procurement pada semua institusi pusat, provinsi dan kabupaten/kota bisa segera tercapai. Tahun ini targetnya adalah 100% bagi instansi pusat dan 70% bagi pemerintah daerah. Kepala LKPP mengatakan hal ini akan dicapai dengan menggalang kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi. “Semoga dalam waktu dekat pusat data yang dibangun di pemerintah provinsi bisa semakin mendukung terlaksananya sistem layanan pengadaan elektronik ini,” katanya.
