APEC Mendorong Pengentasan Kemiskinan

28

NINGBO-Rangkaian sidang dalam kerangka kerja sama Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) tahun 2014 dimulai di Ningbo, China, pada 24-28 Februari lalu. Sejumlah isu perdagangan dibahas pada Komite Perdagangan dan Investasi (CTI), yang berlanjut ke tingkat Pejabat Senior (SOM). Sidang menyepakati program kerja isu-isu prioritas APEC 2014, yaitu integrasi ekonomi regional (regional eonomic integration), konektivitas dan infrastruktur, serta pengembangan inovasi, reformasi, dan pertumbuhan.  “Kita mencatat ada kesinambungan program kerja dan prioritas APEC 2014 dengan program dan prioritas pada APEC 2013 di bawah kepemimpinan Indonesia yang menonjolkan Bogor Goals, pertumbuhan berkeadilan, dan konektivitas. Ini menunjukkan bahwa isu-isu yang ditekankan Indonesia pada tahun 2013 merupakan isu penting yang perlu ditindaklanjuti oleh APEC pada tahun 2014 ini,” ujar Direktur Jenderal Kerja sama Perdagangan Internasional, Iman Pambagyo, yang memimpin Delegasi Kementerian Perdagangan ke Ningbo.

Salah satu agenda penting Indonesia di APEC 2014 adalah mengedepankan perdagangan berkeadilan dengan mengupayakan akses pasar yang lebih luas bagi ekspor produk-produk yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, produsen kecil, dan petani. Untuk itu, Delegasi Indonesia di Ningbo melakukan ofensi yang cukup intensif agar segera dilakukan studi obyektif guna menghasilkan rekomendasi konkrit yang dapat ditindaklanjuti APEC untuk mendorong perdagangan “development products.“Dibanding environmental goods yang disepakati APEC pada tahun 2012, development products diharapkan dapat memberikan dampak lebih positif terhadap lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan cita-cita Bogor Goals,” lanjutnya.

Sidang Ningbo berhasil menyepakati Terms of Reference (ToR) bagi dilaksanakannya segera kajian oleh APEC Policy Support Unit (PSU). China, Malaysia, dan Papua Nugini (PNG) menjadi pendukung (co-sponsor) bagi prakarsa ini yang bernama ”Promoting Products which Contribute to Sustainable and Inclusive Growth throuh Rural Development and Poverty Alleviation”.

Pertemuan Ningbo juga berhasil merumuskan beberapa rencana kerja APEC tahun 2014 di bidang perdagangan dan investasi. Melalui rencana kerja dimaksud, APEC diharapkan dapat menghasilkan deliverables antara lain terkait kerja sama global value chain dan konektivitas rantai pasok, perdagangan di bidang jasa, implementasi kesepakatan Konferensi Tingkat Menteri WTO di Bali 2013, serta penanganan isu-isu perdagangan dan investasi generasi baru.

Salah satu prakarsa yang digulirkan oleh tuan rumah China adalah membentuk sebuah kelompok kecil untuk membahas gagasan pembentukan the Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP), yang diusulkan pertama kali oleh APEC Business Advisory Council (ABAC) pada tahun 2006. Pemikiran untuk mewujudkan FTAAP ini terkait dengan pertanyaan mengenai arah kerja sama APEC bila Bogor Goals telah dicapai pada tahun 2020. Sejauh ini, Indonesia bersama sejumlah ekonomi berkembang anggota APEC dapat mengurangi laju diskusi mengenai FTAAP dan mengarahkannya lebih ke program peningkatan kapasitas para perunding. Dengan berkembangnya perundingan mega-regional seperti Trans Pacific Partnership (TPP) yang dimotori Amerika Serikat dan melibatkan 12 ekonomi di kawasan, serta Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang dihela oleh ASEAN dan melibatkan enam negara mitra FTA ASEAN, dan dengan pertimbangan bahwa Bogor Goals 2020 akan segera terwujud, maka China mengusulkan agar pada tahun 2014 ini mulai dikaji pathway menuju FTAAP yang kemungkinan baru akan diwujudkan pada tahun 2025.  “Integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pacific ini merupakan gelombang yang tak dapat dibendung. Sebagai pendiri APEC dan pencetus Bogor Goals, sudah sepatutnya Indonesia berperan aktif dalam diskusi mengenai pembentukan FTAAP yang diperkirakan akan terwujud pada tahun 2025. Pelibatan diri secara aktif ini merupakan pilihan terbaik karena Indonesia dapat turut menentukan peta ekonomi kawasan ini ke depan, dibanding misalnya Indonesia tidak melibatkan diri namun pada akhirnya tidak ada pilihan selain mengikuti keputusan kolektif Pemimpin APEC,” jelasnya

Isu-isu penting APEC umumnya dibahas secara bottom-up mulai dari CTI dan SOM, untuk selanjutnya dipertimbangkan pada tingkat menteri dan kepala Negara/pemimpin pemerintahan APEC. Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan APEC dijadwalkan berlangsung tanggal 17-18 Mei 2014 di Qingdao, sementara pertemuan gabungan menteri perdagangan dengan menteri luar negeri, serta pertemuan tingkat kepala pemerintahan akan dilangsungkan pada bulan November 2014 di Beijing.