JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR-RI Ecky Awal Mucharam meminta publik untuk menagih janji kampanye pemerintah saat ini terkait utang. Apalagi, realisasi selama 4 tahun ini bertolak belakang dengan janji kampanye di 2014 untuk tidak berutang.
“Total defisit APBN selama 4 tahun pemerintahan Jokowi sebesar Rp 1.207,7 triliun. Jauh lebih besar dari 2 periode (10 tahun) pemerintahan SBY yang hanya sebesar Rp 905,3 triliun,” ujar Ecky di Jakarta, Jumat (15/2).
Ecky menjelaskan, pemerintah selalu berdalih bahwa utang tidak menjadi masalah selama digunakan untuk sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur. Pertanyaannya apakah benar utang pemerintah digunakan secara produktif seperti yang diklaim?”
“Faktanya, kita tidak bisa mengatakan bahwa utang tersebut digunakan untuk belanja tertentu karena semuanya merupakan satu kesatuan. Di mana Belanja Negara tersebut antara lain untuk Belanja Rutin, Belanja Sosial, Subsidi, dan Belanja Modal. Oleh karena itu, klaim pemerintah bahwa utang digunakan untuk infrastruktur merupakan sebuah disinformasi dan sesat pikir,” jelasnya.
Selain itu, jika utang digunakan secara produktif maka peningkatan pertumbuhan ekonomi seharusnya lebih besar dari penambahan utang, atau rasio utang terhadap PDB seharusnya turun.
Faktanya, rasio utang terhadap PDB malah membesar dari 24,7 persen pada 2014 menjadi 29,39 persen pada 2017. Ini menunjukkan bahwa penggunaan utang kurang efisien dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, alasan pemerintah bahwa defisit APBN dan utang pada pemerintahan saat ini digunakan untuk sektor produktif. Di periode kedua pemerintahan SBY, realisasi total Belanja Modal sebesar Rp 677,3 triliun, dengan total Defisit sebesar Rp 722,9 triliun. Berarti, rasio Belanja Modal terhadap Defisit mencapai 93,7 persen. Dengan kata lain, penyerapan Defisit untuk sektor produktif, mencapai 93,7 persen.
“Sedangkan selama 4 tahun pemerintah saat ini, realisasi total Belanja Modal hanya mencapai Rp 778,5 triliun dengan total Defisit mencapai Rp 1.207,7 triliun, atau rasio Belanja Modal terhadap Defisit hanya 64,5 persen saja. Artinya, penyerapan defisit APBN untuk sektor Belanja Modal, atau yang di-klaim sebagai sektor produktif, hanya 64,5 persen saja. Jauh di bawah penyerapan di era periode kedua pemerintahan SBY. Publik harus menagih janji utang ini agar tidak salah pilih di Pemilu 2019,” tutup Ecky.
