Mendagri: Plt Kepala Daerah Boleh Tandatangani APBD 2017

Mendagri: Plt Kepala Daerah Boleh Tandatangani APBD 2017

0
BERBAGI
Mendagri, Tjahjo Kumolo

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016 yang mengatur mengenai tugas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Salah satu point dari  Permendagri itu membolehkan Plt Kepala Daerah menandatangani dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Permendagri ini dibuat sehubungan dengan banyaknya pejabat kepala daerah, yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, Wakil Walikota definitif yang ikut kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017. Mereka yang berlaga di pilkada nanti  diwajibkan mengambil cuti terhitung hari pertama kampanye pada 24 Oktober 2016 hingga Februari 2017.

Dalam Permendagri itu, terdapat lima tugas pokok Plt Kepala Daerah yang menggantikan posisi sementara petahana yang ikut Pilkada Serentak.  Pertama, mengawal dan menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017. Kedua, menangani proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017.
Ketiga, menata organisasi perangkat daerah dan SOTK sesuai Peraturan Pemerintah 18/2016. Keempat, pengisian personel sesuai SOTK.  Kelima, melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. “Hal-hal yang strategis tersebut oleh Plt akan senantiasa dikonsultasikan, dilaporkan, dan mendapat persetujuan Mendagri untuk pengendaliannya,” kata Tjahjo usai Pelantikan Pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kantor Kemendagri, Jakarta, akhir pekan lalu.

Terkait dengan APBD Tahun Anggaran 2017, Tjahjo menegaskan, Plt Kepala Daerah dapat menandatangani APBD tersebut. “Boleh. Enggak ada masalah. Sesuai poin-poin (Permendagri 74/2016),” tegas Tjahjo.

Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2017 digelar di 101 daerah, terdiri atas tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota. Kepala daerah atau wakil kepala daerah petahana yang akan maju untuk periode kedua, diwajibkan cuti selama masa kampanye. Masa kampanye berlangsung sejak Oktober 2016-Februari 2017.