JAKARTA-Pernyataan Sekjen Partai Berkarya yang mendewakan Soeharto dengan menyebut ideologi Partai Berkarya adalah mantan penguasa Orde Bru (Orba) itu merupakan ungkapan yang berpotensi membunuh masa depan partai yang dibangun oleh trah Cendana ini.
Statement Priyo Budi Santoso patut diwaspadai tidak saja oleh Pemerintah, tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Pasalnya pernyataan yang diucapkan itu memberi pesan nyata bahwa Partai Berkarya sebagai Partai Politik peserta pemilu akan membangun kekuatan anti pemberantasan korupsi dengan memperkuat jaringan KKN kroni-kroni Soeharto, terlebih-lebih ucapan itu disampaikan pada saat peringatan hari Anti Korupsi se dunia dan menjelang pemilu 2019.
“Ini berarti visi, misi dan sistim tata kelola Partai Berkarya sampai kepada pendidikan politik yang hendak dilakukan semunya berorientasi pada semangat, cita-cita dan gaya kepemimpinan Soeharto yang sentralistik, otoriter dan anti kritik yang selama 32 tahun lebih berkuasa Soeharto memusatkan segala kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab hanya pada satu tangan yaitu Soeharto sebagai mandataris MPR,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus di Jakarta, Rabu (12/12).
Padahal kata Petrus model Tata Kelola Kekuasaan Negara yang sentralistik dan otoriter dengan segala dampak buruk yang ditimbulkan itu telah ditolak dan ditinggalkan. Bahkan dikutuk oleh rakyat melalui TAP MPR No. XI/MPR/1998, karena sistim hukum nasional dibuat menjadi tidak berdaya di mata penguasa, sistim tata kelola pemerintahan yang berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik diabaikan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia hidup dalam kesengsaraan selama 32 tahun kekuasaan Soeharto.
Akibatnya korupsi tumbuh subur dan menjadi gaya hidup atau budaya yang melekat pada hampir setiap Penyelenggara Negara hingga saat ini. Karena itu ketika elit Partai Berkarya mempublish ideologi Partainya adalah pada sosok seorang Soeharto, maka Partai Berkarya sesungguhnya sedang bunuh diri karena publik telah menempatkan Soeharto sebagai pemimpin terkorup dan korupsi itu sendiri sebagai musuh rakyat.
“Soeharto tidak dapat dipisahkan dengan label korupsi bahkan bagi publik Soeharto adalah korupsi dan korupsi adalah Soeharto,” tegasnya.
Menurutnya, dosa paling besar Soeharto selama 32 tahun berkuasa adalah mewariskan sebuah budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu budaya korupsi. Bahkan karena budaya korupsi itulah maka jarak untuk mencapai tujuan nasioanl bangsa yaitu mencapai masyarakat adil, makmur, sejahtera dan cerdas dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik sulit dicapai.
Ideologi Partai Berkarya yaitu Soeharto jelas bertentangan dengan tujuan nasional bangsa karena hanya memperkaya orang-orang tertentu yang berada di pusat kekuasaan atau kroni-kroninya denga cara korupsi.
“Ini jelas kontra produktif dengan cita-cita reformasi yang menjadikan korupsi sebagai musuh bersama bahkan salah satu tuntutan reformasi yang tertuang dalam Tap MPR No.: XI/MPR/1998, tertanggal 13 November 1998 adalah menciptakan Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan memberantas tindak pidana korupsi tanpa pandung bulu terhadap semua pihak termasuk terhadap Presiden Soeharto dan kroninya,” terangnya.
Oleh karena itu Pemilu 2019, harus menjadi momentum bagi para pemilih untuk menggunakan akal sehat dan secara cerdas memilih calon Pemimpin dari Partai Politik yang benar-benar menjalankan Ideologi negara yaitu Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.
Sedangkan Partai Politik yang membangun Ideologi lain di luar ideologi Pancasila termasuk ideologi Soeharto yang secara nyata bertentangan dengan tujuan nasional menurut Pembukaan UUD 1945, harap dicatat dan dijadikan sebagai musuh rakyat.
