TANGERANG-Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government tak terlepas dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Diantara teknologi masa depan yang mendorong penerapannya adalah Cloud Computing yang juga diartikan sebagai teknologi layanan berbagi pakai.
Berangkat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka diketahui adanya pengaturan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai dan penggunaan kode sumber terbuka (Open Source) dalam pembangunannya.
Dengan aturan itu, maka penerapan SPBE diarahkan pada upaya pembangunan aparatur negara yang berdaya saing dan mampu meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan publik. Hal demikian, menjadikan solusi software database Open Source suatu pilihan guna mendukung tujuan kemandirian dan efisiensi biaya penerapan SPBE.
“Penerapan SPBE membuka peluang mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, akuntabel, serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas,” tutur Imam Machdi, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kementerian PAN-RB, usai seminar bertajuk “PostgreSQL Rocks Indonesia” di Universitas Gunadarma Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, Kamis (22/11/2018).
Teknologi layanan berbagi pakai (Cloud Computing), dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, serta infrastruktur kepada pengguna kapan saja dan dimanapun. Teknologi tersebut, juga memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK ke dalam penerapan SPBE.
“Dukungan teknologi layanan berbagi pakai akan mendorong kinerja administrasi pemerintah yang semakin kolaboratif, mobile, serta kian kompetitif,” jelas Imam.
Harus diakui, efisiensi biaya memang menjadi salah satu kendala penerapan SPBE. Hal itu disebabkan belum adanya tata kelola yang terpadu secara nasional. Menurut hasil kajian Dewan TIK Nasional tahun 2016, total belanja TIK pemerintah untuk software dan hardware pada periode tahun 2014 – 2016 mencapai lebih dari Rp12,7 triliun atau rata-rata Rp4,23 triliun per tahun.
Kajian itu juga menyebutkan, bahwa 65 persen dari belanja aplikasi atau software dan lisensi software digunakan untuk membangun aplikasi sejenis antar instansi pemerintah. Kondisi demikian mengindikasikan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah di dalam pengembangan SPBE, hingga terjadi duplikasi anggaran belanja TIK secara nasional.
Oleh karenanya, solusi software Open Source menjadi pilihan yang masuk akal untuk mendukung tujuan efisiensi biaya, termasuk di dalamnya software database dalam infrastruktur SPBE. PostgreSQL sebagai Open Source Database Management Systems (OSDBMS) telah menjadi sebuah pilihan utama sistem database kelas perusahaan.
“Kendala dalam pengadopsian teknologi memang selalu ada karena menjadi bagian dari proses perubahan. Seminar ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang perkembangan TIK dalam penerapan SPBE serta software open source sebagai solusi alternatif yang murah biaya,” kata I Made Wiryana, Dosen Universitas Gunadarma.
Ditambahkannya, kehadiran PP Nomor 95 tahun 2018 patut diapresiasi, lantaran dapat membantu mengurangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berkat penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik. Dibandingkan software komersial, software berbasis Open Source menjadi alternatif menarik dalam penerapan SPBE.
“Pasar Indonesia kini lebih membuka diri terhadap platform dan solusi database open source dalam perusahaan yang merupakan peluang seperti PostgreSQL,” ujar Julyanto Sutandang, CEO PT. Equnix Business Solutions.
Pengoptimalan PostgreSQL juga memungkinkannya menangani data berukuran masif (Big Data) dari SPBE saat melayani masyarakat publik. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mendongkrak performa PosgtreSQL adalah penggunaan Graphic Processing Unit (GPU) untuk memproses data hingga skala kapasitas terabyte.
“Banyak yang menganggap itu tugas Hadoop, bukan RDBMS, namun evolusi hardware memungkinkannya memproses data dengan kecepatan hingga 10 Giga perdetik,” paparnya. (Raja Tama)
