Menko Luhut : Sistem Bea Cukai Antar Negara IORA Akan Diharmonisasikan

Menko Luhut : Sistem Bea Cukai Antar Negara IORA Akan Diharmonisasikan

0
BERBAGI

JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan kerjasama antar anggota Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) sudah masuk kedalam aksi nyata dan bukan hanya pertemuan-pertemuan saja. “Harus ada aksi nyata yag kita ambil. Misalnya bea cukai bagaimana mengharmonisasikan sistem bea cukai antara negara-negara anggota IORA ini. Yang kedua, mengenai sampah plastik, ini juga masalah besar. Yang ketiga kita sepakat bahwa kita ini bekerja untuk rakyat miskin, jadi bagaimana memperkecil kesenjangan,” ujar nya kepada wartawan setelah acara pembukaan konferensi Asosiasi Lingkar Samudera Hindia atau The 2nd IORA Blue Economy Ministerial Conference (BEC II) di Jakarta, Rabu (10/5). Konferensi ini merupakan tindak lanjut dari IORA Summit yang dilaksanakan di Jakarta pada awal Maret lalu.

Menko Luhut, dalam sambutan pembukanya menyatakan negara-negara di Samudra Hindia memiliki dengan sumber daya yang luas. Masyarakat di wilayan pesisir telah memanfaatkan sumber daya ini dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Yang menjadi pertanyaan, menurut Menko Luhut, apakah kita sudah memanfaatkan laut dalam prktik ekonomi berkelanjutan yang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan dan kesejahteraan sosial rakyat. “Keberlanjutan merupakan bagian penting dari ekonomi biru dan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tersebut diperlukan banyak sumber keuangan dan kemajuan teknologi melalui penelitian, pengembangan dan investasi,” katanya saat menyampaikan pidato sambutan.

Kepada wartawan ia mengisahkan bagaimana negara-negara peserta konferensi tersebut berharap banyak kepada kepemimpinan Indonesia, karena mereka melihat Indonesia saat ini mencapai banyak kemajuan terutama di bidang ekonomi. “Saya tidak menyangka bahwa negara-negara anggota IORA ini menaruh harapan besar kepada Indonesia. Ekonomi Indonesia ini termasuk yang terbesar di dunia, lebih besar dari Meksiko dan kita menjadi anggota negara G20. Negara kita ini kata loh. kita layak bangga,” katanya kepada wartawan.

Ia menambahkan penanganan sampah plastik juga menjadi topik utama yang dibahas dalam konferensi ini dan negara peserta sudah berkomitmen untuk menanggulangi masalah ini secara bersama. “Limbah plastik itu bukan hanya masalah Indonesia tapi juga semua negara dunia terutama yang ada di laut, maka komitmen untuk memerangi hal ini harus disepakati,” ujar Menko Luhut.

Konferensi ini dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam sambutan pembukaannya Wapres mengatakan Indonesia siap mengimplementasikan konsep ekonomi biru antara lain dengan melakukan pengelolaan sumber daya maritim. Konsep ekonomi biru ini menurutnya bertujuan menyeimbangkan lingkungan dan sosial.

Pada konferensi ini ada lima isu yang didiskusikan yaitu perikanan dan budidaya perikanan, kerja sama antarpelabuhan, kerja sama kepabeanan, pariwisata kelautan dan sampah plastik laut. Konferensi ini menghasilkan deklarasi yang menjadi panduan untuk mengembangkan ekonomi biru yang berbasis kelautan di kawasan lingkar Samudera Hindia dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan kesinambungan lingkungan.

Reklamasi

Ketika ditanya soal reklamasi, Menko Luhut mengatakan pemerintah membuka kemungkinan untuk meninjau kembali proyek reklamasi Teluk Jakarta jika memang ada kajian lain yang menawarkan solus lebih baik. “Tidak adal alasan untuk membatalkan (proyek reklamasi) sampai hari ini, ya, saya enggak tahu nanti setelah hasil studinya keluar, tapi mestinya enggak ada sih, karena kalau ini tidak kita laksanakan, Jakarta itu turun antara 8 cm sampai 23 cm,” jawabnya.

Sejauh ini menurutnya pemerintah masih menunggu kajian yang mendalam dari BAPPENAS. “Reklamasi kita tunggu saja kajiannya, kalau kajiannya sudah keluar kita serahkan. tidak boleh gara-gara satu orang kita jadi berhenti. Untuk sementara dari data-data yang ada pilihannya masih reklamasi, karena itu mulai dari jaman Presiden Suharto pada tahun 1995, jadi bukan dari masa pemerintahan Presiden Jokowi lalu diperbaharui oleh Presiden SBY dan dieksekusi sebagian oleh Presiden SBY dan Presiden Jokowi,” kata Menko Luhut.

Ia meyanggah pendapat yang mengatakan pemerintah punya kepentingan bisnis. “Kalau ada yang komentar bahwa ini untuk kepentingan bisnis, lah, pulau-pulau itu sudah dibagi sejak zaman Pak Harto jadi ya pulau-pulau itu untuk siapa, itu bukan urusan kita lagi. Yang menjadi fokus kita sekarang adalah sistem, keberlangsungan pembangunan. Jangan mudah membuat pernyataan tanpa mempelajari latar belakangnya. Saya tidak terlibat waktu keputusan itu dibuat,” katanya.

Freeport

Ketika ditanya tentang perkembangan negosiasi Pemerintah dengan Freeport ia mengatakan perusahaan asing itu harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. “Freeport tetap jalan seperti yang dilaporkan pak Jonan kepada saya, seperti sudah saya bilang, mereka punya ‘American first’ kita boleh dong membuat ‘Indonesian first’. Kita tetap harus yang menjadi leader nya, itu komitment pemerintah, kami tetap ingin foreign direct investment itu datang ke Indonesia,” jawabnya.

Ia mengatakan divestasi menjadi syarat mutlak dari pemerintah Indonesia agar masyarakat Indonesia juga bisa menikmati hasilnya. “Ibaratnya mereka penyewa rumah, kontrak mereka selesai tahun 2021, kalau saya tidak mau perpanjang boleh kan? Tapi kalau mau perpanjang, saya bilang, saya menjadi mayoritas, lalu yang kedua harus dibangun smelter, supaya bisa kita olah, mendapat nilai tambah dan anak cucu kita bisa menikmati,” katanya.
***