Sementara itu untuk program hot deal (diskon besar-besaran kunjungan wisman di saat low seasons) tahun ini, menurut Arief Yahya, diharapkan menghasilkan 2 juta hingga 2,5 juta wisman.
“Program hot deal tahun lalu mampu menjual 700.000 pax. Terbesar dari Kepri mencapai 20 persen,” jelasnya.
Sementara itu program tourism hub dilakukan melalui Singapura dan Kuala Lumpur Malaysia.
“Program ini sebagai solusi terhadap ‘direct flight’ yang sulit dilakukan dan membutuhkan waktu relatif lama,” terangnya.
Dia memberikan contoh, untuk menarik kunjungan wisman dari pasar India yang tahun lalu memberikan kontribusi sekitar 600 ribu wisman, dengan “direct flight” dari Mumbai, India, ke Bali hanya melayani 3 kali perminggu. Sedangkan penerbangan dari India ke Singapura atau Kuala Lumpur Malaysia sebanyak 70 kali per minggu.
“Kita fokus menggarap program tourism hub dari Singapura dan Kuala Lumpur,” tuturnya.
Menpar Arief Yahya mengatakan, program yang menentukan dalam mencapai target wisman tahun ini adalah Low Cost Carrier Terminal (LCCT).
Kemenpar mencatat kunjungan wisman tahun 2017 lebih dari 55 persen menggunakan Full Service Carrier (FSC) sisanya menggunakan Low Cost Carrier (LCC).
Namun, ternyata pertumbuhan FSC rata-rata hanya 12 persen di bawah LCC yang tumbuh rata-rata 21 persen.
“Untuk mendorong kunjungan wisman LCC kita harus memiliki terminal LCC dan program mulai terwujud. Per 1 Mei 2019, Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta resmi menjadi LCCT, jadi kita harapkan akan terjadi lonjakan 1 juta wisman,” imbuhnya.
Menpar Arief pada kesempatan itu melantik 86 pejabat aministrator, pengawas, fungsional, dan 17 pejabat Badan Pelaksana Otorita (BPO); Danau Toba, Borobudur, dan Labuhan Bajo Flores. Ketiga Badan Otorita Pariwisata (BOP) ini diharapkan menjadi pionir serta menjadi contoh sukses bagi pengembangan 10 destinasi prioritas atau 10 ‘Bali Baru’ lainnya.
BOP Danau Toba pada 26 April 2019 resmi ditetapkan sebagai instansi pemerintah pertama yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan menjadi BLU pertama di Kemenpar.
“Dengan menyandang status BLU ini diharapkan BOP Danau Toba akan semakin lincah, cepat, dan leluasa dalam melakukan negosiasi dan kerja sama dengan mitra kerja,” kata Arief Yahya.
