JAKARTA-Pemerintah memfokuskan pembangunan dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang terus meningkat. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin, ada dua pilar penting yang mampu mendukung peningkatan daya saing ekonomi nasional, yaitu inovasi dan kesiapan teknologi. “Tingkat inovasi Indonesia dipandang masih cukup baik, dimana posisi Indonesia menempati peringkat 31 dari 144 negara, sedangkan kesiapan teknologi Indonesia masih jauh di posisi 77. Hal ini mencerminkan bahwa riset yang telah dilakukan lembaga litbang, hasilnya masih banyak berujung pada laporan dan publikasi. Sementara itu, teknologi yang dihasilkan juga masih banyak belum siap untuk digunakan oleh penggunanya, yaitu industri,” ungkap Saleh dalam sambutannya pada acara Forum Inovasi Teknologi dan Konferensi Nasional Inovasi Technopreneurship Tahun 2015 di Jakarta, Rabu (3/6).
Untuk itu, tuntutan peran penelitian dan pengembangan (litbang) dalam meningkatkan daya saing industri di masa yang akan datang semakin strategis sesuai dengan dinamika persaingan antar negara yang semakin ketat, khususnya di bidang industri dan perdagangan.
Menperin pun meminta kepada seluruh lembaga atau unit yang melakukan litbang industri dapat terus melakukan berbagai upaya strategis. Kegiatan itu antara lain pelaksanaan inovasi dan riset-riset yang dibutuhkan industri serta penyediaan solusi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh dunia industri; Selain itu, revitalisasi fungsi litbang teknologi dalam rangka peningkatan penguasaan teknologi atau percepatan alih teknologi dan kemandirian bangsa; serta peningkatan penerapan hasil-hasil litbang nasional dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). “Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan penguatan struktur industri melalui pengembangan industri prioritas sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian,” tegasnya.
Kementerian Perindustrian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) terus berupaya mengatasi permasalahan di industri dengan menetapkan arah kegiatan litbangnya yang difokuskan untuk mendukung pengembangan industri substitusi impor dalam rangka mengurangi impor bahan baku dan barang modal serta mendukung akselerasi hilirisasi industri.
Guna menghasilkan litbang yang dapat diaplikasikan dan benar-benar dibutuhkan industri, perlu komitmen dari stakeholder litbang melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pembagian peran yang jelas. ”Dibutuhkan sinergitas antar berbagai unsur kelembagaan iptek untuk mendukung strategi pengembangan dan kebijakan industri,” ujarnya.
Menperin mengharapkan kebijakan industri nasional dapat berjalan sinergi dengan kebijakan dan program dari sektor lainnya terutama dari daya dukung sumber daya manusia dan Iptek. “Saya menyambut baik diadakannya kegiatan ini sebagai momen yang tepat untuk membangun sinergi untuk mendorong tumbuhnya ekosistem yang mendukung perkembangan Iptek yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya petani, nelayan dan masyarakat pedesaan serta tumbuhnya usaha pemula kecil dan menengah berbasis Iptek di Indonesia,” paparnya.
Seperti diketahui, Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri non-migas pada tahun 2015 mencapai 6,90%, kemudian tahun 2020 menjadi 8,73%, naik menjadi 9,53% pada tahun 2025, dan 9.03% pada tahun 2035. Kontribusi industri non-migas terhadap PDB Nasional ditargetkan mencapai 20,94% pada tahun 2015, 21,78% pada tahun 2020, 23,26% pada tahun 2025, dan menjadi 29,09% pada tahun 2035. “Kebijakan pembangunan industri tentu saja mengedepankan poin-poin Nawa Cita dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,” pungkas Menperin
