Mentan Sangkal Informasi Impor Beras

59
dok istimewa

JAKARTA-Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyangkal informasi mengenai impor beras oleh Indonesia. Menurutnya, info yang beredar mengenai impor beras adalah keliru. Sebab pemerintah tidak mengeluarkan izin maupun rekomendasi impor beras di tahun ini karena stok beras dari dalam negeri sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan. “Impor beras 1 juta ton itu adalah luncuran dari 2015. Tahun 2016 tidak ada impor, yang ada adalah karena ini beras cadangan jadi kita tahan di luar negeri sampai dengan kita impor sesuai kebutuhan. Ternyata, masuknya di Indonesia adalah Januari 2016,” jelas Amran di Jakarta, Jumat (21/10).

Saat ini jelasnya, cadangan beras pada tahun ini ada 2 juta ton dan cukup sampai bulan Mei.

Menurutnya, impor 1 juta ton beras merupakan program di tahun lalu. Pemerintah, hanya membeli beras impor sesuai dengan kebutuhan, sehingga masuknya bahan pangan tersebut tidak langsung sekaligus. Datang ke Indonesia secara bertahap. “Ternyata beras impor ini masuk ke Indonesia bulan Januari, padahal itu sebenarnya cadangan beras kita,” ucap Amran.

Lebih lanjut, dia menjelaskan kementeriannya telah melakukan perubahan regulasi pemberian alat produksi pertanian, memberikan asuransi 1 juta hektar kepada petani agar tidak ragu untuk melakukan tanam, membangun satu juta lumbung, serta membangun irigasi 3,050 juta hektar dalam waktu 1 tahun.

Namun demikian dia mengakui masih ada kendala dalam cetak sawah.

Untuk produksi komoditas pangan strategis, lanjut Mentan, dari 12 ada satu penurunan produksi di tanaman kedelai karena kendala iklim. “Impor jagung turun 60%, beras tidak impor lagi, bawang tidak impor lagi sudah ekspor, cabai tidak impor,” jelas Amran.

Menurut Menteri Pertanian saat ini sedang dikembangkan dan mengekspor untuk tanaman beras organik karena memiliki pasar yang bagus. “Semua di perbatasan ada 44 kabupaten kita membangun lumbung pangan organik yang harganya cukup menggiurkan,” jelas Amran.

Sementara itu, terkait dengan upaya pencegahan korupsi dia mengatakan telah menempatkan Satgas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 3 orang, juga dari Polisi dan Kejaksaan. “Jadi kalau ada yang minta proyek, kami harap ketemu KPK di sebelah. Kalau mereka konsultasi ke sebelah dulu, kalau mereka setuju baru kami ACC, ini yang membantu kami selama 2 tahun,” ungkap Amran.