Menteri Gita Wiryawan Perparah Impor Pangan

Thursday 4 Jul 2013, 6 : 18 pm
by

JAKARTA-Puluhan massa yang tergabung dalam GERAK LAWAN melakukan aksi protes di depan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menolak keputusan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan melalui Permendag No. 16 Tahun 2013 yang memudahkan aliran impor barang masuk melalui pengaturan perijinan impor satu pintu.  Aksi juga diikuti dengan pembentangan spanduk bertuliskan: “Marhaban Ya Ramadhan, Marhaban Ya Impor Pangan, Sembako Mahal karena Ulah WTO” .

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), M. Riza Damanik, keputusan Kemendag sebagai promosi Indonesia untuk  menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali Desember mendatang. Padahal, prestasi WTO terus memburuk, ditandai dengan menurunnya kualitas perdagangan nasional.

“Ini sangat berbahaya. Kebijakan Indonesia sangat rentan dari kriminalisasi negara-negara industri melalui instrumen WTO,” jelas dia.

Sebelumnya, pada Januari 2013 Pemerintah Amerika Serikat menggugat Pemerintah Indonesia ke Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Mechanism) WTO karena mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No.60/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang dianggap terlalu protektif dari masuknya produk holtikultura.

Padahal, aturan pembatasan hortikultura ini dikeluarkan setelah Indonesia diserbu berbagai komoditas pertanian murah terutama produk hortikultura seperti bawang putih dan kentang dari Amerika, Australia, Kanada, serta Cina terkait implementasi penuh Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang menghantam keras petani kecil dan keamanan pangan (food safety) rakyat Indonesia.

Bukti lainnya, pemerintah Indonesia menerima tuduhan pemberian subsidi udang dari Koalisi Industri Udang Amerika Serikat tertanggal 28 Desember 2012 yang menuduh Pemerintah Indonesia memberikan sejumlah paket subsidi kepada pelaku usaha budidya udang di Indonesia, termasuk pembudidaya skala kecil. 

Sementara itu, aktifis Serikat Petani Indonesia (SPI) M. Ikhwan mengatakan membanjirnya produk hortikultura seperti sayur-sayuran dan buah-buahan di pasaran telah membuat petani kecil tidak mampu bersaing dengan produk impor yang ada di pasaran.

Solidaritas Perempuan (SP) Rina Marlina menekankan kebijakan yang ada dalam WTO telah berdampak kepada mahalnya kebutuhan pokok rumah tangga, apalagi di saat menjelang masuknya bulan puasa seperti sekarang ini.

Karena itu, Riza mendesak Presiden SBY untuk melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan liberalisasi perdagangan dan menutup rapat kran impor produk pangan, termasuk holtikultura, daging dan perikanan.

“Kami juga mendesak Menteri Perdagangan Gita Wiryawan untuk memastikan stabilisasi harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri,” seru Riza.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Industri Penyiaran Swasta Perlu Diimbangi Lewat RUU RTRI

JAKARTA-DPR mengajukan usul inisiatif  RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI)

Dua Bank Jadi Incaran Asuransi Sinar Mas

JAKARTA-PT Asuransi Sinar Mas mengakui sedang menjajaki kerja sama dengan