Menteri PUPR Basuki Tanam Pohon Pulihkan Daerah Aliran Sungai

Menteri PUPR Basuki Tanam Pohon Pulihkan Daerah Aliran Sungai

0
BERBAGI

JAKARTA-Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) perlu dibarengi dengan aksi nyata penyelamatan hutan, tanah dan air. Karena itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan aksi penanaman pohon di Jalan Tol Cikopo-Palimanan, tepatnya di Simpang Kertajati KM 158 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, baru-baru ini. “Kita melakukan secara serentak penanaman pohon yang merupakan salah satu aksi konkrit dan upaya nyata di 34 provinsi untuk memulihkan kondisi daerah aliran sungai. Sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk lebih aktif menanam pohon, dan merawatnya,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang didampingi oleh Ibu Kartika Basuki di Jakarta, Senin (5/12/2016).

Basuki menambahkan aksi penanaman pohon serentak ini merupakan bagian dari rangkaian acara Hari Bakti PU ke 71 pada 3 Desember nanti, serta mendukung Hari Penanaman Pohon Indonesia. “Sebelumnya tanggal 28 November kemarin saya bersama Menteri Lingkungan Hidup mendampingi Bapak Presiden di Tuban untuk menanam pohon dalam rangka Hari Penanaman Pohon,” ujarnya.

Kegiatan penanaman pohon juga melibatkan siswa-siswi dari 3 sekolah dasar setempat yang bertujuan memupuk budaya menanam pohon, dan mencintai lingkungan sejak dini sesuai dengan tema kegiatan tersebut yaitu Satu Pohon Satu Kehidupan.

Acara dimulai dengan penyerahan pohon secara simbolis dari Menteri Basuki dan Ibu Kartika Basuki kepada masyarakat setempat yang kemudian bersama-sama dilakukan penanaman pohon. Sebanyak 1.500 bibit Pohon Mahoni dengan tinggi minimal 1 meter. Menteri Basuki dalam arahannya usai menanam pohon berpesan kepada warga sekitar untuk turut menjaga pohon-pohon yang ditanam tersebut. “Yang terpenting setelah ini harus dijaga agar pohonnya tetap hidup. Menanamnya juga jangan hanya disini, tetapi di rumah juga,” pesan Basuki di hadapan puluhan siswa siswi SD yang hadir.

Ditambahkan Menteri Basuki, penanaman pohon juga meningkatkan kualitas infrastruktur hijau, bukan hanya sekedar sebagai objek fisik, namun bisa menjadi tempat wisata dan pusat pengembangan sosial-ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. “Penanaman pohon sebagai upaya mitigasi dampak perubahan iklim global, degradasi dan deforestasi hutan dan lahan, serta upaya konservasi sumber daya air,” ungkapnya.

Kementerian PUPR sendiri setiap tahunnya telah berpartisipasi aktif menambah jumlah pohon di Indonesia melalui berbagai aksi menanam pohon di berbagai proyek infrastruktur Bidang PUPR, seperti di sempadan sungai, waduk, dan jalan arteri maupun jalan tol. Jumlah pohon yang ditanam oleh Kementerian PUPR pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 361.202 pohon. Hingga bulan Oktober 2016 telah ditanam sebanyak 160.195 pohon, sementara pada bulan November dan Desember 2016 akan ditanam sebanyak 201.007 pohon.

Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki potensi air yang besar dengan total 3.906 km3. Potensi air terbesar ada di Pulau Kalimantan sebesar 1.314 km3 dan yang terendah berada di Pulau Nusa Tenggara 50 km3.

Potensi air ini dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti sumber air minum, irigasi, industri, penggelontoran kota, pembangkit listrik, dan perikanan.Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan air semakin berat dan kompleks dari waktu ke waktu, bukan hanya karena ketersediaannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan di beberapa pulau, tetapi juga dari sisi waktu, Indonesia juga mengalami kekeringan di musim kemarau dan kebanjiran di musim hujan.

Dalam penyelamatan air, Pemerintah sendiri telah menginisiasi sinergi antar pelaku tersebut melalui pencanangan GN-KPA sejak tahun 2005. Koordinasi antar pelaku sangat dibutuhkan agar fungsi dan kinerja pengelolaan sumber daya air lebih meningkat untuk menghadapi berbagai tekanan yang ada.

Revitalisasi GN-KPA tahun ini telah disepakati oleh 8 (delapan) kementerian: Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. ***