JAKARTA-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu secara fisik telah rampung. Namun untuk peresmiannya perlu dilakukan koordinasi dengan pihak lain seperti imigrasi, bea cukai dan balai karantina dan lainnya yang dikoordinir oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan.“Bapak Presiden tidak ingin yang diresmikan hanya bangunan saja, namun harus sudah operasional. Seperti PLBN Nangga Badau dan Aruk di Kalimantan sudah rampung namun masih menunggu koneksi fiber optiknya,” tegasnya dalam keterangannya pada wartawan di Jakarta, Kamis (29/12/2016).
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo ketika meninjau PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, mengatakan bahwa dirinya ingat betul ketika 2 tahun lalu melihat pos perbatasan yang kondisinya jelek dibandingkan dengan pos perbatasan milik negara tetanga. “Ini masalah wajah Indonesia, bukan hanya NTT. Saya perintahkan Menteri PUPR, perintah saya singkat dan jelas yakni bangun lebih baik dari negara sebelah,” kata Presiden Jokowi.
Setelah PLBN selesai dibangun, ternyata Presiden Jokowi mengagumi karena terlalu bagus dan megah. Oleh karenanya dirinya meminta pos lintas batas Motaain tak hanya terkait imigrasi dan bea cukai, pos lintas batas harus menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di NTT. “Tahun ini kita selesaikan bangunan PLBN-nya, tahun depan pasarnya. Kita lihat 2 tahun lagi, saya yakin ada produk kita yang bisa diekspor karena hampir semua produk kita kompetitif dan harganya murah,” kata Presiden.
Infrastruktur lainnya yang telah dibangun di Provinsi NTT adalah jalan dan bendungan. “NTT kuncinya adalah air kalau musim hujan dan kemarau ada air, NTT akan berkembang oleh karenanya kita bangun bendungan dan embung. Dari 49 bendungan, tujuh diantaranya ada di NTT,” tambah Jokowi.
Menteri Basuki mengatakan anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan 7 PLBN sebesar Rp 973 miliar. Ketujuh PLBN tersebut yakni PLBN Entikong yang minggu lalu diresemikan, PLBN Nangga Badau dan Aruk, ketiganya di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia.
PLBN Motaain, Motamasin dan Wini di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste dan PLBN Skouw di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.
Pembangunan PLBN, tambah Menteri Basuki dilakukan sebagai negara besar, Indonesia harus mengelola perbatasan dengan baik. “PLBN tidak hanya pos perbatasan, tapi dibalik itu kita ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi di perbatasan,” katanya.
Kementerian PUPR sendiri akan melanjutkan pengembangan kawasan perbatasan setelah selesainya bangunan PLBN yang disebut sebagai tahap I. Untuk tahap II akan dibangun mess pegawai, asrama, pasar yang dimulai Desember 2016 dan akan selesai tahun 2017.
“Kita akan bangun pasar di 7 PLBN tujuannya untuk menciptakan kegiatan ekonomi diperbatasan sehingga penduduk dari negara seberang juga bisa membeli barang dari negara kita” jelasnya.
Menteri Basuki juga menyampaikan infrastruktur PUPR lain yang dibangun di daerah perbatasan seperti Bendungan Rotiklot yang dekat perbatasan, pembangunan rumah khusus bagi masyarakat sekitar dan ex. pengungsi Timor Timur dan jalan perbatasan. Untuk jalan perbatasan dari Wini hingga Motamasin sepanjang 176 km, tahun ini sudah selesai sepanjang 85 km, tahun lalu sepanjang 45 km dan tahun ini ditargetkan selesai. ***
