TANGERANG-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, meminta Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany memberikan sanksi tegas kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD), di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang belum mengintegrasikan sistem pelayanan terpadu dalam satu pintu pada tiga bulan kedepan. Salah satu sanksinya berupa rotasi pejabat.
“Saya sarankan ke Walikota tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan teguran terkahir kepada pimpinan SKPD untuk transformasikan itu,” ujarnya di kantor BP2T Tangsel, Provinsi Banten Senin (13/6).
Yuddy yang melakukan sidak ke Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tangsel, menganggap masih banyak SKPD dilingkup Pemerintah Tangsel yang belum melakukan integrasi perizinan dalam satu pintu.
“Tangsel masih banyak instansi SKPD yang belum mengintegrasikan izinnya satu atap. Padahal sudah ada instruksi Presiden, sudah ada peraturan pemerintahnya tentang badan pelayanan modal perizinan terpadu satu pintu (BPMPTSP), dan ini wajib diselenggarakan di satu kantor,” katanya.
Dia menginstruksikan kepada Airin memberikan sanksi tegas kepada bawahannya, jika dalam 3 bulan kedepan tidak menerapkan system satu atap ini.
“Jika tidak ada upaya- upaya serius. Saya anjurkan supaya dievaluasi saja kepala-kepala SKPD itu, dan itu bisa diberikan sanksi, yang paling ringan ya diganti,” tegas Yuddy.
Berdasarkan laporan Walikota Tangsel, sejauh ini baru menangani 19 pelayanan perizinan dari 70 perizinan yang ada.
“Diakui sendiri Ibu Walikota masih ada keenganan dari SKPD yang belum mengintegrasikan perizinan, saat ini dari 70 izin yang seharusnya sudah masuk baru 19 di kelola BP2T, artinya ada 50-an perizinan yang saat ini dikelola masing-masing SKPD dan belom dijadikan satu,” ujarnya.
