JAKARTA-Keberadan partai politik dinilai telah menyimpang dari fungsinya sebagai pilar demokrasi.
Bahkan kini malah menjadi mesin uang.
“Orientasi parpol saat ini sudah dijadikan sebagai mesin uang dan industri korupsi. Sehingga kinerja pemerintah, DPR dan penegak hukum juga berorientasi uang,” kata pengamat politik LIPI Siti Zuhro pada dialog kenegaraan “Imbas Prahara Parpol ke Politik Daerah” bersama anggota DPD RI Parlindungan Purba di DPD RI Jakarta, Rabu (27/2).
Akibatnya, sambung Siti, tak pelak lagi korupsi begitu masif terjadi hingga ke daerah.
“Wajar saja, terjadi korupsi dan oligarki politik yang hanya mengeruk kekayaan negara. Untuk itu perlu desakan rakyat dan media, kalau bisa dengan semangat revolusi seperti di awal kemerdekaan bangsa ini,” tandasnya.
Sejak reformasi lanjut Siti, rakyat berharap kepada BJ Habibie dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Namun sayang keduanya hanya menjabat sebentar.
“Presiden SBY yang selama dua priode memimpin juga sangat memprihatinkan makin banyaknya korupsi,” ujarnya kecewa.
Menurutnya, membangun demokrasi itu perlu diawali dengan pra kondisi dengan memperbaiki sistem politik, hukum, pendidikan, penyelenggara negara yang kompeten, partai politik yang mandiri dan masih banyak lagi.
“Jadi, jangan sampai di tengah rakyat yang miskin, pendidikan rendah, dan masih tertinggal, langsung menerapkan politik modern, maka yang terjadi adalah parpol dan birokrasi negara dijadikan mesin uang,” tambahnya.
Sementara itu, Parlindungan sepakat parpol sudah dijadikan sebagai industri keuangan.
Buntutnya, menghasilkan koruptor dan bukan negarawan.
Namun anehnya, banyak calon kepala daerah malah masuk parpol.
“Jadi, sistem ketatanegaran dan tata kelola birokrasi di daerah provinsi, kabupaten dan kota itu tak jalan dengan figur independen tersebut. Karena itu, banyak kepala daerah yang kemudian masuk parpol. Itulah yang mesti diperbaiki,” tegas anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara ini.
Menurut Parlindungan, partai politik telah gagal melakukan kaderisasi karena tidak bertindak sebagai mesin politik dan pembangunan politik.
“Saya tak melihat parpol sebagai mesin politik dan pembangunan politik,” tambahnya
Lebih lanjut Parlindungan menjelaskan selama ini dalam penentuan calon-calon kepala daerah yang terjadi justru bukan melalui proses demokratis tetapi justru sangat sentralistik.
