MKD Bermuka Dua, Sebab Mereka Bisa WO Dari Sidang

138
Demonstrasi Menuntut Pencopotan Ketua DPR, Setya Novanto/dok tribunnes

JAKARTA-Ketua Setara Institute, Hendardi mengeritik keras episode sidang ‘papamintasaham’ oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada (7/12) dengan memberikan perlakuan istimewa terhadap Ketua DPR, Setya Novanto. Sikap beberapa anggota MKD yang mengaku berjuang agar sidang digelar secara terbuka juga merupakan parodi ‘menjijikan’ karena semestinya mereka bisa berbuat lebih, termasuk walk out (WO) dari proses itu. “Sidang tertutup MKD itu tak lebih sebagai parodi ataupun dagelan elit politik untuk menghibur rakyat. Jika tidak ada terobosan baru, maka skandal renegosiasi kontrak Freeport hanya akan berakhir antiklimaks dan tidak membawa perubahan apapun,” jelas Hendardi di Jakarta, Selasa (8/12).

Menurutnya, pembelaan membabi buta sejumlah anggota MKD yang seolah-olah telah memperjuangkan sidang terbuka tetapi gagal merupakan parodi menggelikan. Sebab, anggota MKD ini bisa berbuat lebih, termasuk walkout dari proses itu.

Seperti diketahui, beberapa anggota MKD tampil bak pahlawan kesiangan usai sidang tertutup MKD. Beberapa diantaranya beralibi pasrah ketika mejelis memutus mengikuti kemauan Novanto untuk sidang tertutup. “Tidak ada harapan lagi pada MKD,” jelasnya.

Dia melihat, arah skandal Freeport ini semakin tidak jelas. Apalagi sekarang sibuk mengurus mengejar Reza Chalid dan tidak fokus mengadili etika pejabat yang tidak terlalu penting menggali fakta2 detail.

Hendardi mengatakan bola penuntasan skandal Freeport ini sekarang ada ditangan Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla dan  Menkopolhukham, Luhut B Pandjaitan yang terlanjur marah dan tersinggung untuk melaporkan Novanto dan Reza Chalid ke Mabes Polri dan KPK.

Sebab, secara pribadi mereka bisa meneempuh jalur hukum. Sebagai Presiden dan Wapres, keduanya bertanggung jawab menjaga wibawa lembaga kepresidenan. Secara moral juga bertanggung jawab mengakhiri kegaduhan politik sehingga tidak berdampak pada stabilitas politik dan kondusifitas ekonomi. “Jika mereka berdiam, publik justru meragukan Presiden-Wapres dan LBP bahwa mereka juga menjadi bagian dari orkestra “papa minta saham”. Publik terbiasa dikecoh dengan banyak dagelan. Tapi pasar tidak bisa ditipu. Perlahan tapi sistematis iklim usaha akan terganggu, karena pasar tidak lagi percaya pada para pengendali kekuasaan,” pungkasnya.