JAKARTA – Ketua Setara Institute, Hendardi menilai pandangan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam sidang pengambilan keputusan dugaan pelanggaran etika Ketua DPR, Setya Novanto menujukkan adanya manuver politik baru para anggota MKD, khususnya anggota yang berasal dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
Menurtnya, sebagian besar anggota asal partai-partai KMP justru berpendapat adanya pelanggaran dengan kategori berat.
Perubahan konstelasi yang tidak linier dengan sikap dan pendapat sebelumnya dari para anggota MKD asal partai-partau KMP tidak perlu diapresiasi, karena dengan memilih pendapat adanya pelanggaran berat, maka MKD harus membentuk panel ahli untuk memutus pelanggaran dan sanksi bagi Novanto.
“Dengan membentuk panel ahli, maka para pembela Novanto memiliki ruang dan waktu manuver yang lebih luas dan panjang, termasuk menggunakan tangan panel ahli untuk menyelamatkan Novanto,” jelasnya.
Dia menilai, ini bentuk politik buying time untuk mencari ruang-ruang politik baru. Komposisi pandangan umum yang seolah-olah ingin memperbaiki citra itu merupakan manuver busuk untuk menipu rakyat.
Sembilan (9) anggota MKD yang sudah menyatakan pelanggaran sanksi sedang, harus tetap konsisten hingga pengambilan keputusan terjadi.
“Cukup kegaduhan ini diakhiri dengan mencopot Novanto dari kursi Ketua DPR. Selanjutnya, biarkan proses hukum didorong dan bekerja untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum,” pungkasnya.
