JAKARTA- Kementerian Pertanian (Kementan) cukup serius mendorong program modernisasi alat pertanian. Karena program ini sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. “Langkah menutup diri dari opsi pangan dengan harga yang lebih terjangkau dengan harapan bisa mencapai swasembada pangan merupakan suatu tindakan yang disayangkan,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman dalam siaran pers, Minggu,(14/4/2019).
Saat ini, kata Ilman, pemerintah melalui Kementerian Pertanian patut diapresiasi atas berjalannya program modernisasi alat pertanian dan juga subsidi benih dan pupuk. Walaupun masih banyak yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.
Menurut Ilman, ada baiknya saat ini pemerintah mulai fokus untuk mencapai ketahanan pangan nasional, karena kalau semua orang mengonsumsi produk impor, tentunya petani lokal tidak akan memiliki pembeli.
Oleh karena itu, ujar dia, petani lokal perlu dapat dukungan untuk bisa bersaing dengan petani internasional dengan skema program yang dapat membantu mendorong biaya produksi lebih rendah.
Ilman mengingatkan swasembada pangan di Indonesia yang terjadi pada era Orde Baru membutuhkan persiapan selama 15 tahun, yaitu mulai 1969 hingga 1984, dan biaya anggaran yang sangat besar.
Persiapan dan anggaran yang besar hanya mampu mewujudkan swasembada pangan selama kurang dari sepuluh tahun, yaitu pada 1984 hingga 1990.
Selain itu, menutup diri dari perdagangan pangan internasional juga meningkatkan risiko kelangkaan pangan di saat bencana, apalagi Indonesia juga merupakan negara yang dikenal memiliki potensi bencana yang sangat beragam.
“Program-program peningkatan produktivitas petani dan yang bersifat menekan biaya produksi patut untuk digalakan, tapi bukan serta-merta untuk mencapai swasembada pangan, melainkan memastikan keterjangkauan pangan bagi konsumen dan menghindari ketergantungan terlalu tinggi dari perdagangan internasional,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Ilman ketahanan pangan adalah kunci untuk keberlanjutan pembangunan bangsa. Dengan menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan dengan tidak membatasi asal sumber pangan tersebut, pemerintah secara tidak langsung juga telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan ada potensi perang pangan yang terjadi pada masa mendatang karena semakin besarnya kebutuhan untuk memenuhi pangan pada populasi dunia yang terus melesat.
“Populasi penduduk dunia yang terus mengalami peningkatan membuat seluruh bangsa menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pangan,” kata Susi Pudjiastuti.
Menurut Menteri Susi, bukan tidak mungkin akan terjadi krisis atau rawan pangan pada masa mendatang.
Ikan dinilai Susi sebagai salah satu sumber pangan yang kaya kandungan gizi dan relatif dinilai lebih mudah didapatkan diprediksi akan menjadi rebutan.
