MPR : Etika Politik Harus Mengacu Pada Pancasila

15

JAKARTA-Kancah politik nasional yang panas akibat Pilpres dan Pilleg semestinya tetap menjunjung etika dan fatsun politik. Secara normatif etika politik itu harus mengacu kepada ideologi negara. “Kita tak bisa berpolitik tanpa etika. Namun harus berlandaskan pada Pancasila dan tiga konsenses lainnya, yaitu Kebangsaan, NKRI dan Konstitusi negara,” kata anggota MPR RI dari Fraksi NasDem, Johnny G Plate dalam diskusi Empat Pilar MPR ‘Etika Politik dalam Pemilu 2019’ bersama anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI Akhmad Muqowam dan pakar psikologi politik, Dr. Irfan Aulia di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (11/3/2019).

Lebih jauh kata Sekjen Nasdem, dalam tataran demokrasi yang praktis, maka implementasi ruang politik harus diisi dengan etika politik. Perbedaan pendapat itu merupakan biasa dalam konteks Pancasila. “Dalam perbedaan pendapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu lebih penting. Jadi kaitan dengan itu, seharusnya kita menjaga tonggak-tonggak utama demokrasi,” tambahnya.

Disisi lain, Jhonny sangat prihatin dengan kondisi politik saat ini. Dimana ruang publik dalam pilpres ini dipenuhi dengan hoaks. “Padahal semua memahami jika hoaks, fitnah itu merugikan dan membodohi masyarakat sendiri,” ungkapnya.

Sementara anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan masyarakat penting memahami tujuan berpolitik. Karena tujuan politik itu untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kedaulatan, harkat, dan martabat bangsa. “Saat ini bukan saja elit politik yang tidak beretika, tapi rakyat juga sama,” ujarnya

Diakui Muqowam, saat ini nilai-nilai moral dan etika masyarakat dan politisi dalam Pilpres dan Pileg 2019 ini menjadi menjadi menipis. Karena itu, menjadi kewajiban para elit dan kesadaran bersama untuk memperbaikinya kembali. Bayangkan mereka sudah berpandangan caleg itu tak akan dipilih jika tak ada uang atau money politics,” tegasnya.

Karena itu kata Muqowam, yang kini menjadi caleg DPR RI dari PPP Dapil Jateng 1 mengungkapkan adanya sikap pragmatis dari rakyat. Bahkan sindiran  Jawa, ‘Teko-muni-kasi; jika teko (datang), muni (kampanye), dan kasi (tidak memberi uang), maka tak akan dipilih. “Jadi, selama mengikuti lima (5) pemilu, kali ini adalah yang terberat. Berat menghadapi masyarakat,” ujarnya.

Khusus money politics lanjut Muqowam, karena ketidakpahaman masyarakat dan elit terhadap Pancasila dan tujuan berpolitik. Sehingga dalam kontestasi politik saat ini menghalalkan segala cara dan penuh hoaks. “Hoaks, fitnah pun dihalalkan,” kata Muqowam.

Namun demikian kata Irfan, masyarakat yang memilih dalam pemilu tersebut berdasarkan tiga hal; yaitu karena sama partainya, kedua value atau nilai bobot masing-masing capres atau caleg sama, dan ketiga hanya emosi-nya yang berbeda.

“Nah, emosi itu bisa menyatukan dan sebaliknya bisa memecah-belah bangsa. Untuk itu ribuan hoaks bermunculan. Sehingga tinggal bagaimana para elit mengelola emosi yang positif dan bukannya yang negatif,” ujarnya

Disinggung soal Pilpres 2019, Irfan memprediksi bahwa kubu calon yang bisa memainkan emosi rakyat yang bisa memenangkan pertarungan. “Yang menang itu, lawan politik yang bisa membangkitkan energi positif emosi rakyat,” pungkasnya. ***