MPR ingatkan Jangan Coba-Coba Ganti Pancasila

60
JAKARTA, 28/9. SIDANG PARIPURNA SEPI. Suasana sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, Jakarta, Senin, (28/9). Agenda sidang antara lain pengambilan keputusan RUU tentang Kearsipan, RUU tentang Rumah Sakit, membahas kebijakkan pemerintah menaikkan BBM, laporan penanganan bencana alam Aceh, laporan Pansus penyelidikan orang hilang 1997-1998, serta penyusunan rencana strategi DPR RI 2010-2015. FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma/pd/09

SOLOK-Anggota MPR Fraksi Partai Nasdem, Bachtiar Aly menegaskan negara berdasarkan Pancasila sebagai bentuk keberagaman dan pluralisme bangsa di mana Indonesia terbentuk.

Untuk itu, kata Bachtiar, jangan sampai ada yang bermimpi mengganti Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Karena hal itu mustahil mengingat Indonesia terbentuk dan merdeka justru dari keberagaman. “Bahasa persatuannya pun bukan bahasa bahasa Jawa, meski Jawa mayoritas, melainkan bahasa Melayu – Indonesia,” katanya di Kabupaten Solok, Minggu (1/4/2016).

Menurut anggota DPR RI dari Dapil Aceh itu, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa perdagangan di nusantara terutama dengan negara-negara Madagaskar, India, Timur Tengah, Eropa dan dunia. Karena itu, makanya wajib menjaga NKRI dan setia kepada UUD NRI 1945. “Boleh mengamandemen UUD tapi sebatas pasal perpasal, dan bukan pembukaan UUD 1945, karena pembukaan itu merupakan ruh dalam berbangsa dan bernegara. Khususnya penghapusan penjajahan dalam bentuk apapun harus di muka bumi ini, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), dan karenanya kita mendukung kemerdekaan Palestina dan lain-lain,” jelas Bachtiar Aly.

Sementara itu Idris Laena (Ketua Banggar), berpendapat bangga sebagai bangsa Indonesia karena mempunyai empat pilar MPR RI. Terkait dalam hal perekonomian daerah, sesuai pasal 33 (1) bahwa perekonomian Indonesia disusun dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam perencanaan pembangunan perekonomian nasional.

Di tahun 2016 ini dengan APBN sebesar Rp 2019 triliun, Rp 750 triliunnya sebagai dana transfer daerah dan sekitar 10 % -untuk desa atau sekitar Rp75 triliun, maka diharapkan desa-desa bisa berkembang dengan baik. Karena itu, daerah Sulit Air insya Allah akan dapat anggaran yang lebih besar lagi, jika memang dibutuhkan.

Sementara itu Bupati Solok H. Gusmal mengatakan Kabupaten Solok seluas 3,374 Km2 terdiri dari 414 desa ini baru mendapat dana transfer daerah Rp100 miliar. Dana sebesar ini tentu sangat jauh dibandingkan Aceh Darussalam yang sudah mencapai Rp 6 triliun. Untuk itu kalau bisa ditingkatkan menjadi Rp 600 miliar, sehingga setiap desa akan mendapat sekitar Rp 1,5 miliar. “Rencananya, Kabupaten Solok ini akan dimekarkan,” pungkasnya.