JAKARTA–Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR ) menilai pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila makin merosot. Ditambah lagi perilaku elit politik yang tak bisa memberi contoh.
“Kini harus masuk ke substansi Pancasila, nasionalisme termasuk pasal 33 UUD NRI 1945 terkait perekonomian. Dimana banyak kepala daerah yang menguasai kekayaan di daerah, sementara rakyatnya masih miskin. Semua ini harus menjadi renungan bersama,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan yang didamping Sekjen MPR Maruf Cahyono dalam dialog 4 pilar MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2017).
Diakui Zulkifli, perkembangan sosial politik terakhir di tanah air dinilai sudah tidak sehat. Alasanya sesama warga bangsa saling menghasut, main hakim sendiri, membenci, memfitnah dan bahkan sampai persekusi, boikot bandara, pesta gay, dan sebagainya tentu keadaan ini sangat memprihatinkan. Sehingga semuanya harus dihentikan. “Kalau ribut terus semua akan merugi, hidup susah, makanya semua harus menghentikan dan bersatu kembali,” tambahnya.
Untuk itu, kata Ketua umum PAN, MPR RI akan mengundang 100 tokoh untuk membicarakan kondisi bangsa ini. Mereka itu antara lain Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, tokoh NU, Muhammadiyah, MUI, ICMI, PGI, Konghucu, Budha, Hindu, dan lain-lain,” tegasnya
Menurut Zulkifli kondisi sosial politik terakhir ini ada yang berusaha memecah-belah bangsa. Namun, dia tidak menjelaskan siapa pemicu pemecah-belah bangsa tersebut.
Menyinggung HTI dan FPI, Zulkifli menegaskan siapa pun dan ormas apa pun yang bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila, maka tidak boleh ada di Indonesia. “Tidak boleh main hakim sendiri, persekusi, semua harus taat dan patuh pada aturan perundang-undangan,” pungkasnya. ***
