JAKARTA-Masalah ketimpangan sosial haruslah dijadikan fokus perhatian dan dijadikan sebagai masalah urgen bagi semua pihak. Alasannya masalah pemerataan dan ketimpangan sosial jika tidak ditangani secara tepat dan benar, maka hal itu bisa memicu konflik dan kekerasan sosial. Sehingga akan merugikan stabilitas pembangunan nasional. “Musuh utama bangsa ini, ya soal ketimpangan sosial,” kata Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI, Rully Chaerul Azwar, Jakarta, Senin, (10/7/2017).
Menurut mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar, pemerataan dan penuntasan ketimpangan sosial adalah masalah yang sangat urgen. Karena bisa menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. “Ketimpangan juga menjadi akar konflik sosial bisa mengancam kohesi sosial dan politik,” tambahnya.
Rully menambahkan pihaknya mencari formulasi penerapan kebijakan ekonomi yang tepat yakni sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan berorientasi meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amanah pendiri bangsa Indopnesia. “Mencari formulasi penerapan kebijakan ekonomi yang disebut ekonomi Pancasila ini, Lembaga Pengkajian MPR RI akan menyelenggarakan simposium nasional,” ujarnya.
Diakui Rully, Indonesia telah bebeberapa kali menerapkan sistem perekonomian nasional tapi selalu jauh dari konsep ekonomi Pancasila yang orienstasinya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lembaga Pengakjian MPR RI, kata dia, akan membuat buku yang mengulas soal ekonomi Pancasila agar pada impelementasinya dapat sejalan dengan konsep ekonomi gotong-royong yang diamanahkan para pendiri bangsa.
Simposium akan diselenggarakan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (12/7) yang dijadwalokan akan dibuka oleyh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Simposium ini juga akan dihadiri oleh Menko Perekonomim Darmin Nasional sebagai pembahas utama, serta sejumlah pakar ekonomi sebagai pembahas yakni, Emil Salim, Sri Adiningsih, Sri Edy Swasono, Dawam Rahardjo, Chairul Tanjung, Tanri Abeng, Soebroto. Hadir juga para rektor dan dosen ekonomi dari kampus-kampus.
Menurut Rully, ekonomi Pancasila itu konsepnya jelas dalam UUD 1945 tapi implementasinya sangat sulit dilaksanakan. Melalui simposium, kata dia, akan membedah apa penyebabnya dan bagaimana solusinya.
Sementara itu Ketua Steering Commite Simposium Prof Dr Didik J Rachbini mengakui buku tersebut untuk melukiskan bagaimana seharusnya keberadaan ekonomi Konstitusi atau ekonomi Pancasila. “Karena di lapangan, ternyata kita melihat sesuatu yang berbeda dan nyata dari yang dipikirikan para pendiri bangsa,” ungkapnya.
Malah, kata pendiri INDEF, sejumlah kebijakan ekonomi dinilai jauh dari nilai-nilai dan cita-cita konstitusi. Sehingga kondisi ekonomi dan sosial belum sesuai dengan keinginan pendiri bangsa. ***
