JAKARTA-Kasus eksekusi TKI, Tuti Tursilawati di Arab Saudi menyita perhatian publik. Oleh karena itu, MPR memaksa pemerintah agar benar-benar meneken moratorium TKI ke Arab Saudi. Hal ini demi menyelamatkan korban para TKI lainnya.
“Moratorium jangan dicabut, sebelum betul-betul ada perlindungan yang kuat. Langkah ini untuk menciptakan kondisi yang demikian maka bangsa ini perlu mempunyai ’bargaining’ yang kuat,” kata anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Ichsan Firdaus, dalam diskusi “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia” bersama Sekretaris F-PAN Yandri Susanto dan Freddy Panggabean dari BNP2TKI di Jakarta,Senin (5/11/2018).
Kebijakan itu, lanjut Ichsan, semata-mata untuk melindungi TKI dan sekaligus adanya kepastian hukum. Namun juga untuk mengubah pola pengiriman tenaga kerja dari yang ‘unskill’ menjadi ‘skill’. “Kita sudah mengirim tenaga kerja ke Korea Selatan dan Australia yang berdasarkan ‘man power’,” tuturnya.
Diakui Ichsan, sebenarnya MOU dengan Arab Saudi soal TKI sudah dijalin. Namun negara kaya minyak itu tidak menjalankan hukum internasional, yakni ‘Konvensi Wina’. “Problem Arab Saudi di sini”, ucapnya.
Untuk itu perlunya koordinasi dengan semua pihak agar Arab Saudi mematuhi Konvensi Wina. “Sebenarnya dalam masalah ancaman hukuman mati, di antara TKI ada yang dibebaskan sehingga lepas dari hukuman itu,”jelasnya.
Diakui pemerintah saat ini tengah menggodog moratorium TKI. Namun kalau melihat fenomena masyarakat di Sukabumi, Indramayu, Cirebon, dan daerah lainnya, ada keinginan moratorium itu dicabut.
Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi PAN, Yandri Susanto mengungkapkan hukuman mati yang menimpa Tuti Tursilawati di Arab Saudi mengagetkan semua apalagi pemerintah tidak diberi notifikasi atau pemberitahuan. “Padahal kasusnya sudah lama,” ujarnya.
Yandri kecewa, mengapa kita banyak memasukkan tenaga kerja asing, sementara masyarakat Indonesia sendiri masih membutuhkan lapangan kerja. “Kita perlu menciptakan lapangan kerja agar pencari kerja tidak perlu mencari rejeki di luar negeri,”tambahnya.
Dirinya prihatin atas musibah yang menimpa TKI asal Majalengka, Jawa Barat, itu. Kronologi sebenarnya, Tuti itu membela diri atas kejahatan yang dilakukan oleh majikannya. “Dia membela diri karena diperkosa”, ungkapnya.
Tuti pastinya tak akan melakukan hal yang demikian bila tidak ada sesuatu yang mengancam dirinya. “Tuti tidak melakukan secara serta merta”, ucapnya. Menurutnya TKI terkenal dengan kesantunannnya.
Dirinya heran mengapa majikan yang melakukan tindakan seperti itu malah tidak diproses secara hukum. “Arab Saudi sangat disayangkan tidak melihat asal muasal kejadian”, paparnya.
Melihat hal yang demikian, masalah yang demikian tidak bisa didiamkan. Eksekusi mati yang terjadi pada Tuti maupun TKI lainnya, disebut sebagai wujud lemahnya perlindungan pemerintah Indonesia kepada TKI. Kasus hukuman mati yang mengancam TKI menurutnya tak hanya terjadi di Arab Saudi namun juga di negara Arab lainnya, Malaysia, bahkan China, dengan berbagai kasus.
Agar perlindungan TKI bisa maksimal, Yandri menginginkan agar bangsa Indonesia meningkatkan daya tawarnya. “Kita berharap siapapun pemimpinnya bisa melindungi TKI”, tegasnya.
Agar kejadian tak terulang maka pemerintah diharap menginventarisir siapa-siapa lagi, TKI, yang akan terkena hukuman serupa dengan Tuti. “Selanjutnya pemerintah harus berperan aktif”, tegasnya.
Pemerintah dalam melakukan perlindungan atau hubungan diplomasi, didorong tak hanya dilakukan secara formal, pertemuan tokoh informal seperti mempertemukan ulama besar juga merupakan salah satu siasat melindungi TKI.
Sedangkan Ferdi Panggabean perwakilan BNP2TKI yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan sebenarnya pemerintah telah melakukan banyak langkah untuk melindungi TKI. “Sayang beritanya tidak sampai kepada wartawan,” ungkapnya.
Dirinya berharap agar kasus yang menimpa Tuti tak terulang. “Kita akan mendampingi agar tak kecolongan lagi”, ucapnya. ***
