MPR Pertanyakan Kebijakan Ekonomi Tabrak Konstitusi

67

JAKARTA – Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI, Rully Chairul Azwar, mengatakan, pelaksanaan amanat UUD 1945 yang telah mengalami perubahan hingga empat kali seringkali, disalah-terjemahkan, dalam rumusan ditingkat turunannya, baik UU, maupun kebijakan-kebijakan lainnya.

Akibatnya, banyak kebijakan yang dinilai telah menyimpang dari amanat kontitusi. Salah satu yang disoroti Lembaga Pengkajian MPR, penyimpangan ketentuan perundangan di tingkat implementasi dibidang perekonomian yang kerap berbeda dengan tujuan yang telah dirumuskan dari UUD 1945.

“Ada konstitusi kok ditabrak, di dalam kebijakan-kebijakan. Kenapa nggak sesuai dengan konstitusi. Mungkin tafsirnya berbeda dan lain-lain. Ini persoalan-persoalan yang akan kita dalami dalam rangkaian diskusi yang akan kita gelar,” kata Rully Chairul Azwar dalam keterangan pers, terkait rangkaian diskusi bertema ‘Sistem Perekonomian Nasional, untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial berdasarkan UUD NRI tahun 1945’ di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Pertumbuhan ekonomi yang dirasakan, dinilainya juga belum bisa dinikmati mayoritas rakyat yang tergambar dalam beberapa data yang dilansir lembaga internasional. “Laporan Bank Dunia menunjukkan, dalam satu dekade terakhir ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia, hanya dinikmati oleh 20 persen penduduk terkaya di Indonesia,” katanya.

Selain itu, credit suisse dalam laporan kekayaan global tahun 2006, menunjukkan di Indonesia, 49,3 persen kekayaan dikuasai hanya oleh satu persen penduduk terkayanya. Indonesia menjadi negara keempat terburuk dalam soal ketimpangan ekonomi.

Wujud pembangunan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, belum sesuai harapan. Pada September 2016, Rasio Gini Indonesia masih menyentuh angka 0,394. Walaupun angka ini ada kemajuan dibanding angka Rasio Gini periode 2000-2014 yang pernah mencapai 0,410.

Beberapa analisa mengkaitkan kondisi ekonomi republik ini “berbau” unsur neo-liberal. “Amandemen konstitusi, khususnya penambahan ayat 4 pada pasal 33, dituding sebagai penyebabnya,” kata Rully.

Anggota Lembaga Kajian MPR, Arief Budimanta, mengatakan, pihaknya berharap adanya gagasan-gagasan yang bisa diletakkan dan menjadi fundamen, tentang seperti apakah idealnya sisitem perekonomian nasional dari kesejahteraan sosial itu.

“Pada level tataran implementasinya seperti apa? Nah ini yang kemudian corak-corak, indikator-indikatornya yang kita diskusikan dalam rountable dengan menghadirkan sejumlah pembicara yang kompeten dan menjadi pelaku sejarah, karena sudah mengalami pergolakan ekonomi sejak masa Orde Lama,” pungkasnya. ***