AKARTA-Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berharap Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) fokus kepada penyelenggara negara, seperti menteri, gubernur, bupati, camat, TNI/ Polri. Alasannya hal ini perlu dilakukan karena rakyat memerlukan contoh yang baik. “Rakyat itu perlu contoh yang baik. Kalau penyelenggara negaranya bagus, rakyat akan mengikuti. Kalau kita ceramah Pancasila, namun prakteknya tidak bagus, ya lama-lama dipertanyakan oleh rakyat,” katanya saat menjadi keynote speaker dalam acara seminar Impelentasi Pancasila dalam Ketatanegaraan RI di Universitas Mercu Buana, Meruya, Jakarta Barat, Jumat, 9 Juni 2017.
Lebih jauh Zulkifli mengajak seluruh lapisan bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai perilaku baik pada individu, penyelenggara negara, pengambil kebijakan negara (pemerintah) maupun pembuat undang-undang.
Pancasila, kata Zulkifli, bila dijabarkan berisi cinta kasih, gotong-royong, kasih sayang, dan rasa senasib sepenanggungan. Oleh karena itu, dia mengimbau semua rakyat di Tanah Air benar-benar meresapi nila-nilai yang terkandung di dalamnya. “Saya berharap jangan Pancasila kita jadikan stigma untuk mengecap satu dengan yang lain. Sebab, itu akan menimbulkan perpecahan,” tambahnya
Dia juga bercerita belakangan beberapa tokoh datang ke MPR yang membawa bendera agama masing-masing. Mereka menyampaikan bahwa mereka merasa tersakiti dan diperlakukan tidak adil. Tentu saja ini sangat disayangkan. Karena bila menurut dan mengikuti norma Pancasila, tidak akan terjadi hal yang demikian. “Semua merasa disakiti, padahal Pancasila kan mengandung nilai gotong-royong, cinta kasih. Saya minta di bulan puasa, kan bulan bagus, kita hentikan silang sengketa, bermusuhan, saling membenci, menyakiti. Yuk, kita bersatu, saling menghormati, menghargai, menyayangi, karena kita adalah keluarga,” imbuhnya.
Sementara itu mantan Wakil Presiden Jend TNI (Purn) Try Sutrisno mengapresiasi pembentukan UKPPIP. “Jadi Pak Jokowi itu ngarang-ngarang soal pembentukan UKPPIP. Karena memang itu tugas pemerintah. Mari kita dukung, karena Pancasila punya konsistensi dan koherensi ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat,” paparnya.
Bahwa sekarang sudah banyak “kesusupan” unsur lain, kata Try Sutrisno, lihat saja UU yang tidak pro rakyat. Makanya UU yang seperti ini harus dikembalikan lagi ke tujuan UUD 45. “Karena beberapa UU dan turunannya selama reformasi, ada yang tidak konsisten terhadap Pancasila, ya harus dikoreksi. Belum lagi soal Perda-Perda yang juga tidak konsisten. Namun UU yang sejalan dengan UUD, silakan saja diteruskan,” paparnya.
Try menghimbau agar menjadikan Pancasila sebagai alat untuk memelihara kepentingan horisontal dan jadikan Pancasila juga sebagai alat kritik. ***
