Neraca Perdagangan Jebol, Bukti Pemerintah Gagal Penuhi Janji

113

JAKARTA-Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai neraca perdagangan 2018 yang babak belur dihantam defisit terbesar sepanjang sejarah sebagai bukti kegagalan pemerintah melakukan transformasi untuk menjadi bangsa yang lebih produktif.

“Kita ingat diawal pemerintahan ini, Presiden berjanji untuk menjadikan kita bangsa yang produktif dan kompetitif. Namun sayang, neraca perdagangan kita sekarang mengalami defisit yang parah. Impor semakin ugal-ugalan dan kita gagal memperkuat basis-basis produksi. Janji itu terjawab dengan neraca perdagangan yang defisit terbesar sepanjang sejarah”, paparnya menanggapi rilis BPS terkait defisit neraca perdagangan 2018.

Sebagaimana diketahui BPS telah melaporkan defisit neraca perdagangan sebesar US$8,57 miliar melampaui defisit pada 2013. Sebelumnya, defisit neraca perdagangan pada 2013 yang mencapai US$4,08 miliar yang kemudian mulai membaik pada 2014 dan kembali surplus pada 2015 hingga 2017. Pada 2015, neraca perdagangan surplus US$7,67 miliar, kemudian meningkat menjadi US$9,48 miliar pada 2016 dan US$11,84 miliar pada 2017.

Menurutnya, defisit terjadi karena kinerja ekspor sepanjang tahun lalu hanya mencapai US$180,06 miliar, sementara kinerja impor mencapai US$188,63 miliar.

“Kita melihat dari sisi pertumbuhan ekspor hanya tumbuh 6,65 persen sementara impornya melonjak hingga 20,15 persen. Kita melihat ini mengkhawatirkan karena impor tumbuh semakin besar. Dan beberapa impor sebenarnya tidak diperlukan karena semakin menekan produsen dalam negeri. Termasuk impor beras dan banjir impor gula yang kontroversial yang memukul petani”, imbuhnya.

Ecky menekankan bahwa impor migas yang meningkat bukan hanya satu-satunya faktor yang menjadi musabab defisit tahun lalu. Dimana tercatat, defisit neraca migas mencapai US$12,4 miliar. Tetapi menurutnya, yang juga bersifat fundamental adalah transaksi perdagangan nonmigas yang juga menurun drastis menjadi penyebab defisit tahun 2018 lalu.

Hal ini terlihat dari surplus perdagangan nonmigas yang terjun 81,14 persen dari US$20,4 miliar pada 2017 menjadi US$3,84 miliar di tahun 2018 lalu.

“Defisit sektor migas relatif bisa dimaklumi karena kebutuhan yang meningkat dan kita sudah net importer untuk BBM. Tetapi merosotnya perdagangan nonmigas, karena impor yang semakin besar menunjukkan secara langsung kinerja pemerintah yang gagal mendorong ekspor dan mengurangi impor. Impor melonjak drastis, impor semakin deras,” tuturnya.

Dia melihat, pertumbuhan impor bahan baku dan penolong sepanjang 2018 sebesar 20,06 persen dan  pertumbuhan impor barang konsumsi 22,03 persen. Upaya untuk melakukan hilirisasi agar bisa menghasilkan bahan baku dan bahan penolong tidak berjalan. Industri manufaktur terus merosot dan deindustrialisasi semakin nyata.

“Sehingga untuk barang-barang konsumsipun semakin bergantung dari impor. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Pemerintah gagal membangun bangsa lebih produktif dan berdaya saing sebagaiman dijanjikan”, tandasnya.


Ecky juga menekankan pernyataan Bappenas bahwa saat ini Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi  prematur. Hal ini terjadi karena porsi manufaktur di dalam PDB semakin menurun sebelum benar-benar mencapai puncaknya. Indonesia pernah disebut sebagai kandidiat negara industri baru karena porsi manufaktur dalam PDB hampir mencapai 30 persen.

Namun, kontribusi industri tersebut kini kian menyusut. Data BPS kuartal III 2018 bahkan menunjukkan porsi industri manufaktur tercatat sebesar 19,66 persen terhadap PDB.

Pertumbuhan industri manufaktur hanya 4,33 persen, atau lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi 5,17 persen. Pada 2017, pertumbuhan ekonomi adalah 5,07% sementara sektor industri di bawah 5%.

“Defisit neraca perdagangan yang besar adalah sesuatu yang buruk bagi negara mana pun. Neraca perdagangan yang terus digerogoti defisit, jika diikuti defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang besar, akan membuat rapuh sendi-sendi perekonomian bangsa,” urainya.

Akibat defisit perdagangan dan CAD yang terus membesar, negara-negara emerging markets, seperti Turki, Argentina, dan Afrika Selatan diterjang gejolak ekonomi dan krisis nilai tukar.

“Jadi ini soal yang sangat serius. Kita benar-benar membutuhkan kepemimpinan yang bisa mendorong transformasi struktural sehingga basis-basis produksi kita semakin kuat, produktif  dan berdaya saing global”, pungkasnya.