NU: Jualan Jakarta Bersyariah Anies-Sandi Tak Akan Laku

595
ilustrasi

JAKARTA-Wakil Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta Taufik Damas menilai wacana ‘Jakarta Bersyariah’ yang digagas oleh pasangan calon gubernur (cagub), Anies Baswedan dan cawagub Sandiaga Uno merupakan dagangan politik yang sulit terwujud. Jualan politik ini dipastikan tidak akan laku, mengingat tingkat kesadaran masyarakat untuk menolak penerapan syariah ini sangat tinggi. “Saya kok nggak yakin, siapun yang memimpin Jakarta bisa membuat wajah ibukota menjadi syariah. Karena kesadaran masyarakat sudah sangat tinggi dan kuat menolak penerapan syariat di Jakarta. Jadi, nggak mungkin Jakarta bersyariah.Kecuali militer yang melakukan itu baru bisa,” tutur Taufik di Jakarta, Senin (27/3).

Seperti diketahui, konsep Jakarta Bersyariah menjadi jualan politik Anies-Sandi. Konsep ini menjadi perbincangan lantaran sudah disebar melalui selebaran kemana-mana.

Taufik melihat, ada kerancuan sekelompok orang tentang konsep syariah. Sehingga muncul kecendrungan pemaksaan sekelompok orang terhadap orang lain. Padahal semestinya, gagasan syariah itu haruslah genuine dan bukan dipaksakan dari luar. “Kalau orang belajar ilmu fiqih semua ada jawabannya. Saya berangkat dari pendapat Aa Gym dalam sebuah postingannya yang menyebutkan hukum memilih pemimpin non muslim itu sama dengan hukum berzinah, berjudi dan mencuri. Itu keliru sekali. Karena dalam tradisi pemikiran Islam, khususnya hukum fiqih, mencuri, zinah dan judi itu jelas sesuatu yang status hukum secara pasti masuk dalam agama Islam,” tegasnya.

Dia menjelaskan, dalam tradisi Bahtsul Masail NU, soal judi, zinah dan mencuri itu tidak pernah menjadi pertanyaan. “Tetapi apa hukumnya memilih pemimpin non muslim? Ada dalam Bahtsul Masail. Dan setiap pertanyaan dalam Bahtsul Masail melahirkan jawaban lebih dari satu. Karena itu, ustad ulama, cendekiaawan, intelektual sejatinya menghargai perbedaan pendapat itu,” tegasnya.

Senada dengan Taufik, Wakil Ketua Majelis Pustaka PP Muhammadiyah Ahmad Najib Burhani menegaskan prinsip Islam yang Rahmatan lil’alamin tidak akan mengabaikan prinsip dasar syariah. Karena itu, konsep syar’i ini tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip pluralisme yang ada di Indonesia. “Tetapi, saya tidak tau, seperti apa konsep syar’i Anies-Sandi. Apakah mereka yang hanya memakai celana jingkrang saja?” ujarnya dengan nada tanya.

Dia berharap wacana Jakarta Bersyariah yang digagas Anies-Sandi ini lahir dari sebuah pikiran yang jernih untuk kemaslahatan umat dan bukan kepentingan politik prakmatis semata. “Jangan lantas kebencian kita kepada sebuah kaum, lalu kita berbuat tidak adil. Karena keadilan itu lebih dekat dengan taqwa. Saya kira, keinginan pasangan Anies-Sandi menjadikan Jakarta Bersyar’i ini nyata. Apalagi beberapa diantara pendukungnya terus mempersoalkan Indonesia, khususnya Jakarta belum syar’i. Tinggal sekarang, bagaimana mengimplementasinya,” tuturnya.

Sedangkan Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi mengaku khawatir dengan rencana penerapan Jakarta Bersyariah oleh Anies-Sandi karena ada semacam agresifitas dari kelompok-kelompok estrimis untuk melakukan islamisasi atau syariahmisasi di Jakarta.

Apalagi, kelompok radikal ini memang paling getol mengangkat isu syariat di Indonesia. ‘Konsep Jakarta Bersyariah itu penghambat Islam yang Rahmatan lil’alamin. Dan ini berbahaya bagi Jakarta yang pada gilirannya memicu konflik,” ujarnya.

Yang paling menonjol dari politisasi syariah oleh kelompok pendukung Anies-Sandi adalah anti nonmuslim. Hal ini sudah terjadi sekarang. Indikasinya, penolakan besar-besaran terhadap Ahok yang nonmuslim. “Dan motor penggerak penolakan ini adalah Anies-Sandi dan pendukungnya. Ini salah satu contoh dari kelompok ekstrimis,” tuturnya.
Karena itu, Jakarta harus diselamatkan dari kelompok ekstrimis ini. “Dan kita harus merebut bahwa, syariah itu secara substansial, tidak simbolik. Pasangan nomor urut 2, Ahok-Djarot itu syariah yang substansif. Sedangkan padangan nomor urut Anies-Sandi syariah simbolik,” tegasnya.

Dia mengaku, esensi dari konsep syariah ini sangat bagus. Namun menjadi berbahaya sekali jika dipakai untuk kepentingan politis untuk mencapai tujuan politik. “Saya kira, KJP, KJS, menyediakan transportasi yang baik dll itu juga syariah,” Tentu kita berharap Jakarta yang sudah baik ini dilanjutkan dan Islam yang Rahmatan lil’alamin tetap jaya di Jakarta,” pungkasnya.