JAKARTA-Presiden Joko Widodo menerima pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana guna membahas sejumlah isu terkini, termasuk penegakan hukum dan pengutamaan ketertiban di Indonesia. “Kami sepakat untuk membela negara dan bagi kami NKRI final dan kita tidak akan memberikan toleransi kepada siapa saja yang akan memecah-belah bangsa ini,” kata Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Menurut Kiai Ma’ruf, dalam pertemuan tersebut, sejumlah pengurus organisasi massa Islam menyampaikan ada kegaduhan yang diakibatkan pernyataan salah satu kepala daerah dengan dugaan penistaan agama.
Dia menilai, kendati masalah itu tidak berhubungan dengan politik maupun Pilkada yang akan dilaksanakan pada 2017, namun isu itu menjadi berkembang dan menimbulkan keresahan di masyarakat. “Karena itu kita sepakat semua ini diproses secara terhormat, proporsional, melalui proses hukum. Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses dan beliau tidak akan intervensi terhadap masalah ini,” ujar kiai yang juga Rais Aam PBNU ini.
Kiai Ma’ruf juga mengatakan sepakat untuk berdemonstrasi sesuai aturan dan akan berlangsung tertib. Sebelumnya, sejumlah ormas Islam berencana melakukan unjuk rasa di Jakarta pada 4 November 2016. Presiden Jokowi sebelumnya mengimbau agar unjuk rasa tidak mengganggu ketertiban dan tetap mengutamakan perdamaian.
Dalam pertemuan itu, hadir Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU HA. Helmy Faishal Zaini, Ketua Umum PP Muhammaduyah Haidar Nashir beserta Sekjen Abdul Mu’thi, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menkopolhukam Wiranto, dan Mensesneg Pratikno. ***
