Obyek Pengampunan Pajak Harus Jelas

52

JAKARTA-DPR minta pembahasan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak jangan terburu buru. Alasan diperlukan kecermatan dan kejelian serta kehati-hati.”Dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak, perlu dipertegas pengertian atas pengampunan pajak itu sendiri, termasuk subjek dan objeknya,” kata anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan di Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Menurut Heri, RUU Tax Amnesty bisa menjadi momentum revolusi perpajakan nasional yang saat ini dirasakan kurang baik. RUU Pengampunan Pajak yang diajukan pemerintah terdiri 14 Bab, 27 Pasal. Dalam pembahasan terdapat 346 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terdiri atas 36 DIM yang tetap, 272 berubah, dan 38 yang baru dimasukan akan disandingkan dengan cluster baru yang diajukan pemerintah. “Dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak, perlu dipertegas pengertian atas pengampunan pajak itu sendiri, termasuk subjek dan objeknya,” ujarnya

Selain itu juga tentang tarif dan uang tebusan, lanjut Politisi Partai Gerindra, jangka waktu, pembedaan tarif serta dasar pengenaan uang tebusan. Kehati-hatian dan kejelian penting agar nantinya RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak bisa menjadi momentum revolusi perpajakan nasional yang saat ini dirasakan masih belum baik.

Selain itu, kata Mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Tata cara pengampunan juga harus jelas antara persyaratan pengajuan dan penelitian administrasi serta pembetulan dan keputusannya, disamping konsekuensi bagi wajib pajak terhutang atas pemeriksaan dan penyidikannya. “Tentunya harus dibarengi dengan keamanan dan kerahasiaan data serta perlakuan harta yang di repatriasi, termasuk tata cara pengalihan harta, jenis dan tata cara investasi serta periodenya,” papar anggota DPR Dapil Kabupaten dan Kota Sukabumi ini.

Selanjutnya dalam proses pengampunan, otoritas pajak harus memiliki data yang akurat, serta mampu membangun administrasi pajak yang kuat dan efektif. Untuk itu, menurutnya, Wajib Pajak yang mengajukan pengampunan harus diawasi secara lebih ketat dengan prosedur yang jelas dan mengikat. “Serta harus diikuti dengan peningkatan audit dan pengenaan sanksi yang lebih berat bagi wajib pajak yang tidak mengajukan pengampunan,” pungkasnya. **aec