OJK Sebut Aturan Obligasi Daerah Tinggal Selangkah Lagi Rampung

84
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad

JAKARTA-Beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang sudah mengajukan obligasi daerah sepertinya bakal menjadi kenyataan. Pasalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kian dekat untuk merampungkan aturan mainnya yang selama ini dikeluhkan oleh banyak Pemda. “Pembahasan obligasi daerah ini sudah mengerucut. Tinggal sedikit lagi di 2016 akan pecah telur. Jadi aturan ini tidak terlunta-lunta,” kata Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad saat Jumpa Pers Tutup Tahun di Gedung OJK, Jakarta, Rabu (30/12).

Menurutnya, yang membuat aturan ini lambat karena OJK harus berkoordinasi dengan regulator lain. Selain dengan kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, juga harus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Jadi tinggal di beberapa aturan yang harus diharmonisasi. Pokoknya dalam waktu yang tidak akan lama di 2016 ini akan rampung,” tegasnya.

Pada intinya terang Muliaman, OJK sangat mendukung pemda meluncurkan obligasi daerah. Karena hal itu menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk menggenjot pembangunan di daerahnya. Namun aspek kehati-hatian dan prudent mesti diperhatikan. Makanya butuh pengawasan yang optimal. “Makanya perlu aturan matang dan hati-hati untuk menerbitkan aturan ini. Karena sangat terkait juga dengan kapasitas pemdanya dalam menerbitkan obligasi daerah,” tutur Muliaman.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menegaskan, pemerintah sendiri mendukung pemda yang menerbitkan obligasi daerah. Meski begitu, pemda itu harus selektif dalam kebijakan ini, mengingat hingga saat ini banyak pemda justru masih kelebihan dana karena adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Apalagi memang penyerapan anggaran di beberapa pemda relatif rendah. “Tapi kami mendukung pemda yang mencari sumber pembiayaan di luar APBD atau dana transfer daerah. Cuma memang akan kami lihat juga kesiapan dari daerahnya itu,” tutur Mardiasmo.

Untuk itu, pemerintah sangat berharap bagi Pemda yang mau menerbitkan obligasi, betul-betul memang dibutuhkan untuk membangun proyek infrastruktur yang besar. Tapi di sisi lain faktor tata kelola dan kehati-hatian juga mesti diperhatikan. ” Jangan sampai ada default dari obligasi ini,” katanya.

Saat ini satu pemda yang hampir pasti menerbitkan obligasi daerah adalah pemda Jawa Barat. Pemda Jabar membutuhkan dana dari obligasi ini sebanyak Rp3 triliun untuk melanjutkan pembangunan bandara di Sumedang. “Pemda Jabar sudah pasti. Tapi saat ini belum mendapat persetujuan dari DPRD-nya,” kata dia.

Memang selama ini, selain pemda Jabar banyak pemda lain yang tertarik untuk menerbitkan obligaai daerah. Seperti pemda Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Sementara bagi OJK, aturan obligasi daerah merupakan satu dari 14 inisiatif pengembangan sektor jasa keuangan di 2016. (TMY)