OJK Wajibkan Implementasi IFRS di Indonesia

Wednesday 6 Mar 2013, 1 : 42 pm
by

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerapan IFRS sebagai standard global dalam pelaporan keuangan merupakan sebuah keniscayaan di Indonesia. Namun OJK akan memastikan kesiapan semua pihak sebelum mewajibkan semua institusi keuangan di bawah pengawasannya untuk menerapkan sistem ini.
Ketua OJK, Muliaman D Hadad menyatakan, OJK sebagai otoritas keuangan di Indonesia ingin mengimplementasikan standar akuntansi yang baik yang juga telah diterapkan di negara lain. Sehingga ketika dibandingkan, institusi keuangan di Indonesia dengan negara lain berada pada posisi yang sama. “Sebagai negara anggota G20 dan penganut ekonomi terbuka, Indonesia perlu menganut sistem pelaporan keuangan yang diterima secara global. Karena itulah Indonesia sudah mulai mengadopsi IFRS,” ujar Muliaman di sela-sela seminar bertajuk “IFRS Dynamic and Beyond: Impact to Indonesia” yang berlangsung hari ini di Hotel JW Mariot, Jakarta.
Sebab dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, jelas dia  akan memudahkan bagi institusi keuangan Indonesia. Dunia internasional juga memandang situasi di Indonesia bisa terefleksi dari laporan keuangan yang berlaku secara global. Dan itu akan memancing minat mereka untuk berinvestasi di Indonesia,” ujar dia.
Menurut Muliaman, keterbukaan dan transparansi akan mendorong investor lebih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Karena itu OJK mendukung proses konvergensi IFRS yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Apalagi Muliaman menyadari untuk proses implementasi ini membutuhkan upaya yang tidak kecil. Karena itu perlu ada pentahapan dalam implementasinya, agar para pelaku di industri tidak kaget. “Kita masih pada tahap awal untuk meningkatkan best practice penerapan IFRS di Indonesia,” jelas dia.
Saat ini Indonesia baru menerapkan IFRS 2009, sementara sejumlah negara sudah mulai mengimplementasikan IFRS terbaru 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Uang Beredar Mei 2015 Sebesar Rp4.287,7 Triliun

JAKARTA-Pertumbuhan likuiditas perekonomian M2 (Uang Beredar dalam arti luas) pada

Pemerintah Desak Lapindo Bayar Ganti Rugi Rp 781 Miliar

JAKARTA-Pemerintah mendesak PT Minarak Lapindo Jaya untuk secepatnya membayarkan ganti