JAKARTA–Pemerintah serius menggenjot sekitar 12 proyek infrastruktur tambahan yang diusulkan pemerintah daerah untuk ditawarkan kepada swasta. “Tender akan dimulai sekitar Oktober dan November 2014, bersamaan dengan terbentuknya kabinet pemerintahan baru Joko Widodo,” kata Direktur Pengembangan Kemitraan Publik-Swasta Bappenas, Bastary P Indra, Kamis, (18/9).
Menurut Bastary, adapun 12 proyek tambahan tersebut telah rampung studi kelayakannya dan siap ditawarkan kepada swasta. “Persiapan dan kelengkapan dokumen proyek sedang dalam proses,” ucapnya.
Diakui Bastary, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah saat ini, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi saat ini ada 56 proyek prioritas mulai digenjot pembangunannya. Duapuluh enam di antaranya dikerjakan oleh investor swasta. Diperkirakan total nilai 12 proyek infrastruktur tambahan tersebut mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 50 triliun.
Dikatakan Bastary, beberapa di antara proyek tambahan tersebut adalah PLTU Tebo Jambi yang menelan dana Rp 2 triliun, proyek kereta api angkutan batubara rute Tanjung Enim-Tanjung Api-api senilai Rp 20 triliun, proyek air minum Jatiluhur, Jawa barat senilai Rp 2 triliun, pengolahan sampah di Nambo, Bogor dengan nilai yang sama, pelabuhan Makassar, serta beberapa proyek lainnya. “Adapun proyek infrastruktur yang sudah rampung dokumen dan studi kelayakannya yakni infrastruktur kereta api angkutan batubara yang terintegrasi dengan pelabuhan di Kalimantan Tengah senilai Rp 50 triliun,” imbuhnya.
Bastary menambahkan proyek ini tengah menunggu penandatanganan persetujuan pemerintah pusat. “Investor yang mengerjakan adalah konsorsium Tiongkok dan lokal,” pungkasnya. (ek)
