JAKARTA-Kalangan DPR mencurigai kebijakan pemanfaatan pipa bersama (open access) di antara perusahaan negara di bidang migas justru menguntungkan trader gas, bukan BUMN. “Jangan malah menguntungkan trader gas dan merugikan BUMN,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie di Jakarta, Jumat (13/12).
Menurut Marzuki, pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian BUMN dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), harus menegakkan kepentingan perekonomian secara luas. “Jangan nanti dianggap hanya kepentingan sekelompok pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dari penerapan open access itu,” ungkapnya
Marzuki sendiri menilai penerapan “open access” harus ditolak. Alasannya, BUMN adalah aset negara yang sudah dipisahkan dari sistem keuangan. Ketika sebuah BUMN sudah dalam bentuk perseroan terbatas (PT), tugas manajemen adalah meningkatkan “shareholder value”. Apalagi ketika BUMN seperti PGN sudah menjadi perusahaan terbuka, maka secara langsung menarik datangnya investasi dari masyarakat dan investor luar negeri. “Dalam menentukan kebijakan tentang open access mesti dilihat dulu apakah bisa memberikan multiplier effect sehingga ekonomi kita naik atau malah sebaliknya,” ujarnya
Yang terjadi saat ini, ada 63 trader gas yang sebagian besar dari trader gas itu hanya bisa mendapatkan alokasi gas, namun tidak melakukan investasi untuk membangun infrastruktur. Mereka memaksakan “open access” dengan harapan bisa menggunakan fasilitas infrastruktur (pipa) milik Perusahaan Gas Negara (PGN).
Kalau “open access” dipaksakan tentunya akan merugikan PGN. Selama ini negara mendapatkan pajak dan deviden dari PGN. “Apalagi, open access juga tidak menjamin harga gas menjadi lebih murah,” kata Marzuki.
Marzuki juga menduga kebijakan itu disokong oleh Pertamina karena BUMN minyak ini justru mengalokasikan produksi gasnya kepada para trader gas itu. Selain mengganggu ketahanan energi nasional, penerapan open access juga akan menurunkan kinerja PGN dan memiliki dampak ikutan. Yaitu shareholder value pemerintah di PGN akan turun dan berdampak terhadap persepsi investasi di Indonesia, terutama terhadap perusahaan BUMN. “Akan ada persepsi negatif bahwa di perusahaan BUMN sangat rentan terhadap kebijakan yang menghancurkan perusahaan BUMN itu sendiri. Dan impact-nya ini akan sangat panjang,” pungkasnya.
