JAKARTA-Pemerintah diminta berani mengambil kebijakan drastis yang lebih menguntungkan pelaku usaha. Salah satunya terkait kebijakan moneter dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) harus distop untuk jangka waktu tertentu. “Karena hanya akan menjadi beban semata. Hingga pada gilirannya, secara tidak langsung perbankan akan menyalurkan kredit,” kata anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/2/2016).
Dengan penyaluran kredit, kata mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR, maka diharapkan dapat terdistribusi secara tepat dan efektif untuk membangun sektor-sektor produktif dan padat karya. Sehingga kinerja ekonomi bisa tumbuh dan berkembang. ”
Asal tetap dalam rentang kendali, inflasi tidak perlu dikhawatirkan karena tumbuhnya daya beli rakyat,” tuturnya.
Sebagai contoh, lanjut Heri lagi, dengan ekonomi tumbuh, maka asumsi penghasilan bisa naik menjadi 50% dan harga-harga naik sekitar 10% masih dianggap relatif posisi nyaman. “Yang terpenting adalah ekonomi (sektor riil) bisa jalan, tumbuh dan berkembang. Dan itu butuh stimulus dari sektor perbankan ketimbang dananya disimpan di SBI,” terang anggota Fraksi Partai Gerindra.
Dengan demikian, sambung Heri, maka niat baik pemerintah yang tertuang dalam berbagai paket kebijakan ekonomi yang bersifat ekspansif justru akan mendapat tempat yang sebenarnya dan diapresiasi.
Namun sayang sekali, kata Heri, jika banyak faktor pendukung kebijakan dalam negeri yang terkontraksi, karena tidak didukung oleh kebijakan antar kementerian dan lembaga, yang sinergis sehingga sangat mempengaruhi penurunan di sektor riil dan konsumsi.
Heri menyarankan penyusunan kebijakan yang baik mestinya bermula dari pemahaman yang benar terhadap masalah. “Sejauh ini, saya tidak terlalu yakin kalau pemerintah memahami masalah yang sebenarnya,” ucapnya.
Pasalnya, ujar Heri, paket-paket ekonomi yang telah diterbitkan masih saja melempem. Bahkan, yang lebih mengkhawatirkan adalah: paket itu hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak linear dengan pencapaian kesejahteraan yang adil dan merata. “Pertumbuhan yang ada lebih dinikmati oleh 20% orang terkaya sedangkan 80% sisanya, rawan tertinggal,” pungkasnya. **aec
