JAKARTA-Anggota DPR Fraksi PKB, N.M Dipo Nusantara menegaskan usulan Presiden Jokowi memangkas pejabat eselon III dan IV demi mempercepat koordinasi lapangan. Orientasi Presiden Jokowi lebih kepada out put. Karena ingin melihat langsung bagaimana masyarakat menikmati pembangunan.
“Tepat sasaran penggunaan APBN memang menjadi tujuan utama Pak Jokowi,” katanya ditemui wartawan usai pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Maruf Amien, di DPR/MPR Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Legislator asal NTT ini menyarankan agar pemangkasan birokrasi ini dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan kecemburuan. “Bertahap saja dulu, supaya PNS ini juga siap menghadapi kenyataan. Ini penting sekali,” tuturnya lagi.
Dipo mengakui dengan pemangkasan birokrasi ini, maka akan banyak anggaran negara yang bisa dihemat. Karena banyak fasilitas dan anggaran pejabat yang akan hilang.
“Jadi pemerintah perlu melakukan sosialisasi lebih dahulu. Dengan begitu, PNS bisa menyesuaikan diri,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menilai keberadaan eselon I-IV yang ada di kementerian dan lembaga terlalu banyak. Jokowi ingin agar struktur eselonisasi ini disederhanakan. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10/2019).
“Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” kata Jokowi.
Jokowi menyebut, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. “Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas,” kata dia.
Jokowi juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.
“Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” ujarnya.
