Para Capres Takkan Bisa Nasionalisasi Perusahaan Asing

43
daridulu.com/bambangtri

JAKARTA-Para capres yang akan memimpin Indonesia ke depan diprediksi tetap akan tunduk pada kekuatan asing dan tak mampu berbuat apa-apa. “Saya yakin baik Jokowi maupun Prabowo, keduanya tak akan mampu menasionalisasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) di Indonesia,” kata Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Ikrar Nusa Bakti dalam diskusi 4 Pilar Bangsa ‘Persaingan Capres-Cawapres Menjelang Pemilu’ di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (24/3/2014).

Lebih jauh kata guru besar riset ini, program kerja Jokowi termasuk soal pembangunan sudah termaktub dalam RPJM dan RPJP (Rencana Program Jangka Menangah dan Jangka Panjang) semacam GBHN.

Menurut Ikrar, pencapresan Jokowi maupun Prabowo akan bersaing ketat pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. Hanya saja sekarang ini adalah era Jokowi. Rakyat menyukai figur yang sederhana, jujur, apa adanya, dan bekerja untuk rakyat. “Jadi, eranya saat ini adalah era Jokowi. Tapi, siapa pemenangnya, kita tunggu. Yang penting, rakyat harus memilih capres yang dosanya sedikit,” ujarnya.

Namun Ikrar mengaku pesimis akan terjadinya koalisi poros tengah jilid II seperti 2004 silam di Pilpres 2014 ini. Karena partai Islam itu selalu identik dengan perpecahan dan konflik. Hal itu bisa dilihat sejak pemilu 1950 sampai sekarang di mana partai Islam tidak pernah bersatu. Dari Masyumi, NU, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya. “Partai Islam itu identik dengan perpecahan, sehingga tak mungkin akan ada koalisi partai Islam jilid II,” tuturnya.

Malah dirinya, kata Ikrar, kahwatir parpol Islam akan tenggelam dalam kancah politik nasional. “Justru, yang saya harapkan jangan sampai 4 partai Islam (PPP, PAN, PKB dan PKS) itu hilang dalam pemilu 9 April 2014 ini, karena sebuah survei diprediksi tak akan lolos ke DPR RI,” tandasnya.

Dikatakan Ikrar, sebuah survey menyebut dan memprediksi parpol Islam akan hilang dari DPR RI. Karena itu akan menjadi berbahaya. “Juga bisa menjadi mala petaka politik. Jadi, itu berarti lampu kuning bagi masa depan politik Indonesia. Tapi, hal itu jangan sampai terjadi,” pungkasnya. (ek)