Parpol Bertanggung Jawab Soal Politik Dinasti

Thursday 17 Oct 2013, 4 : 42 pm
ILustrasi

JAKARTA-Partai politik harus ikut bertanggungjawab terkait maraknya politik dinasti di sejumlah daerah. Karena itu, RUU Pemilukada yang akan datang harus diperketat agar seorang calon tidak bisa serta merta maju menjadi pemimpin. “Ya, saya sepakat memang parpol tidak boleh lepas dari tanggungjawab. Sehingga dalam RUU Pemilukada nanti ada syarat yang sangat selektif,” kata Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa di Jakarta, Kamis,(17/10).

Namun demikian, kata Agun lagi, tidak sepenuhnya parpol juga ikut disalahkan. Karena politik kekerabatan itu sebenarnya lebih kepada penyalahgunaan wewenang seseorang.  “Perjalanan proses demokrasi kita masih dalam tahapan yang menuntut persyaratan dan kualitas,” ucapnya.

Pemahaman dirinya, lanjutnya, soal politik dinasti itu adalah tahta yang diwariskan secara turun termurun. “Makanya, kalau seorang kerabat kemudian terpilih, secara demokratis sudah terpenuhi. Intinya tidak jadi persoalan,” tegasnya.

 Oleh sebab itu lanjut Agun, mau Pilkada langsung ataupun oleh DPRD selama parpolnya ‘bodoh’. Maka money politics akan terus terjadi. “Jadi, kuncinya ada di parpol dan keadilan dalam pendistribusian uang ke rakyat. Apalagi menjalankan partai itu butuh uang, dan memperoleh kekuasaan juga harus dengan uang,” terang politisi Golkar ini.

Menurut Agun, sesungguhnya selama syarat-syarat, kriteria, kompetensi, aturan berdemokrasinya sudah dipenuhi, dan sudah menjadi kesepakatan bersama, maka tidak ada masalah. “Kecuali yang tiba-tiba menjadi caleg, calon gubernur, calon bupati/wali kota dan lainnya, padahal dia tak pernah aktif di organisasi kemasyarakatan, tak pernah aktif di pergerakan, dan pengabdian lainnya. Selain itu perlu pemilih cerdas, agar rakyat dapat manfaat dari pemimpin yang dipilihnya,” paparnya

Meski demikian menurut Agun, Komisi II DPR RI sedang membahas penataan politik dinasti dimaksud melalui revisi UU Pilkada. Misalnya tidak boleh tinggal di satu wilayah, telah bermukim selama sekitar 20 tahun agar memahami daerahnya, berpengalaman di tengah masyarakat, berpendidikan yang baik, dan sebagainya. “Memang semua harus diatur,” pungkasnya. **cea

 

Don't Miss

Qodari : Hinca Bisa Dongkrak Partai Demokrat

JAKARTA-Keputusan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Kemajemukan Jadi Kekuatan Bangsa Indonesia

NAGEKEO-Kondisi kemajemukan bangsa Indonesia harus dikelola dan dirawat dengan baik,