JAKARTA–Sejumlah jenderal dari TNI dan Polri akan ikut Pilkada Serentak 2018 di beberapa daerah.
Umumnya mereka akan diusung menjadi bakal calon gubernur atau wakil gubernur.
Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago menilai ada kegagalan sistem kaderisasi partai politik dengan mengusung para jenderal TNI/Polri ini untuk turun di pilkada.
Karena ketidakmampuan otoritas sipil untuk memerintah secara efektif.
“Ada tren partai mengambil jalan pintas yaitu mencoba menarik jenderal ke gelanggang politik, terkesan partai tak percaya diri mengusung kadernya sendiri. Ambisi purnawiran TNI Polri pada Pilkada semakin menguat akhir-akhir ini di saat partai gagal melakukan kaderisasi,” kata Pangi dalam rilisnya, Sabtu (6/1/2018).
Pangi memaparkan Dwifungsi ABRI adalah suatu dokrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa militer memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara.
Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.
Sejak Reformasi, Dwifungsi ABRI dicabut sehingga militer ditarik kembali ke barak.
Di dalam UU 34 Tahun 2014, sangat jelas menyebutkan bahwa TNI tidak boleh terjun ke ranah politik praktis sebagai konsekuensi tentara profesional.
Politiknya tentara itu yaitu Dwifungsi ABRI itu sendiri, mereka bisa berpolitik praktis itu sebuah fakta dan sejarah.
Kini para jenderal turun kembali ke politik praktis, lanjutnya, ada fenomena split ticket voting yaitu parpol lebih menonjolkan kandidat (figur) dibandingkan dengan kader partai sendiri.
Lalu memprioritaskan figur eksternal atau melakukan ‘outsourcing’ politik dengan mengusung jenderal TNI dan Polri ketimbang mengusung kader dari rahim parpol itu sendiri.
Jauh lebih baik partai politik memberikan boarding pass pada kadernya dibandingkan kader eksternal.
Dialetika Meritokrasi menjadi rusak, kenapa tak memajukan kader sendiri yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi.
“Ini soal masa depan partai itu sendiri, wajar kemudian menguat fenomena deparpolisasi karena ulah partai itu sendiri yang tak menghormati kadernya,” jelas Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting ini.
Ada konsekuensi logis dari keputusan mengambil atau mengusung calon kepala daerah yang bukan kader partai.
Pertama, tentu lebih sangat sulit mengontrol dan mengawasi kepala daerah eksternal yang bukan kadernya dibandingkan kader partai.
Kedua, tentu lebih besar potensi kutu loncat atau lompat pagar kader eksternal.
Di saat citra institusi TNI sentimennya positif yaitu, lembaga yang paling dipercaya publik, parpol mengambil momentum tersebut mengusung jenderal aktif maupun yang sudah purnawirawan.
Kelebihan pemimpin dari TNI dan Polri karena sosok ketegasan dan soal kedisiplinan.
Namun pada saat yang sama ada kelemahan yaitu karakter pemimpin garis komando, muncul persoalan bagaimana mereka menyesuaikan dengan ritme tata cara kerja sipil, kepemimpinan latar belakang sipil dengan pola kerja garis putus putus, egaliter dan berbasis konsensus.
“Demokrasi memberi peluang bagi setiap warga negara untuk ikut berkontestasi. Saya tidak memperkarakan purnawirawan atau TNI dan Polri yang sudah pensiun, karena mereka adalah warga negara biasa, dan punya hak memilih dan dipilih. Namun yang jadi soal adalah TNI dan Polri masih aktif,” jelasnya.
“Mereka belum wajib pensiun karena belum terdaftar sebagai pasangan calon, namun sudah berselancar dengan melakukan manuver politik dan curi start kampanye terselubung dengan memakai seragam prajurit. Yang tak boleh adalah menggunakan jejaring institusi militernya untuk dijadikan sebagai komoditas politik pemenangan,” tegas tokoh yang juga lulusan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini.
Memang terjunnya TNI dan Polri ke gelanggang politik bukan fenomena baru.
Saat era demokrasi terpimpin ada segi tiga emas kekuatan politik yaitu Soekarno, PKI dan Angkatan Darat.
Akan tetapi, saat kekuatan politik Soekarno dan PKI melemah, muncul kekuatan pemenang yaitu angkatan darat.
Sejak itu militer mulai berpolitik praktis lewat kendaraan sekber Golkar, tidak mengaku sebagai partai politik namun mendukung pemerintah, mesin Golkar pada waktu itu digerakkan para jenderal.
Oleh karena itu, berbicara sistem politik Indonesia tidak bisa lepas dari peran militer dalam kancah politik itu sendiri.
“Sekali lagi partai politik jangan coba-coba bermain mata dengan prajurit aktif, menarik-narik dan menggoda TNI untuk masuk ke gelanggang politik. Termasuk tidak menarik-narik, menggoda atau merayu-rayu Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ranah politik praktis. Ini pertaruhan yang maha berbahaya dan tidak main-main. Bagaimana kita menjaga dan mengingatkan kembali agar TNI/Polri dan ASN menjaga netralitas. Ciri-ciri keterlibatan militer dalam politik patut kita curigai. ***
