JAKARTA-Proses deparpolisasi saat ini sudah terjadi secara nyata.
Alasannya beberapa indikatornya telah membuktikan antara lain secara ilmiah rakyat mulai merasa jauh dengan partainya.
Bahkan ada yang tidak mau diidentifikasi dengan partai tertentu.
“Rasa kedekatan konstituen dengan parpol tertentu sudah turun dratis. Di mana fungsi parpol sebagai rekrutmen kader juga tidak berjalan, sehingga yang dominan adalah money politics, dan lain-lain,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam dialog kenegaraan “Deparpolisasi dalam Pilkada” di Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Selain itu, kata Yunarto, tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap parpol dan produknya (DPR RI) juga rendah.
“Kalau pada 1998 tingkat kedekatannya mencapai 86 %, tapi kini sebaliknya hanya 25%. Sedangkan di Amerika Serikat mencapai 60 % dan di Australia 80 %,” ungkapnya.
Jadi, kata Yunarto, tingginya kedekatan rakyat dengan partai di luar negeri itulah yang menjadikan porpol sangat kuat, dan tidak ada calon presiden dari jalur independen yang menang dalam setiap Pilpres.
Bahkan saat ini lanjut Yunarto, banyak calon kepala daerah yang ingin maju dari jalur perseorangan.
Ditambah lagi dalam banyak survei membuktikan persepsi masyarakat terhadap parpol itu buruk akibat korupsi dan pelanggaran moralitas yang lain.
“Jadi, tanpa aturan (UU Pilkada) pun sudah terjadi deparpolisasi,” ungkapnya.
Konsekuensi politik lainnya kata Yunarto, rakyat sudah memilih sistem presidensial, bukan parlementer. Sehingga rakyat memilih langsung presiden maupun kepala daerahnya.
“Beda dengan Orde Baru, dengan sistem parlementer,” katanya.
