Partai Demokrat Diduga Berada di Balik Aksi Anarkis FPI di Bandung

Partai Demokrat Diduga Berada di Balik Aksi Anarkis FPI di Bandung

0
BERBAGI
Anggota Fraksi Demokrat DPR, Benny K Harmann

JAKARTA-Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mensinyalir Partai Demokrat berada di belakang aksi anarkis Front Pembela Islam (FPI) di Bandung. Dugaan ini mencuat setelah Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman seide dengan FPI agar mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Anton Charliyan. “Kami dari TPDI sangat-sangat menyayangkan pernyataan Benny K. Harman bahwa jabatan Pembina Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia(GMBI) yang melekat pada Anton Chaliyan, yang kebetulan menjabat Kapolda Jabar sebagai tidak etis, adalah keliru dan sangat tendensius,” ujaar Koordinator TPDI, Petrus Salestinus di Jakarta, Senin (15/1).

Padahal kata Petrus, jabatan sebagai Pembina dalam Ormas sebagaimana saat ini disandang Anton Charliyan pada organisasi sosial kemasyarakatan GMBI adalah jabatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara RI untuk memenuhi ketentuan pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002.

Pasal tersebut menyatakan : “tugas pokok Kepolisian RI adalah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakan hukum  dan memberikan perlindungan, pemgayoman dan pelayanan kepada maayarakat. Sedangakan pasal 14 ayat (1 huruf c) UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan pertauran perundang-undangan”.

Dengan demikian maka Irjen Pol. Anton Charliyan sebagai anggota Kepolisian Negara RI ketika merangkap juga sebagai Pembina Harian Ormas GMBI sesungguhnya untuk memenuhi tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melekat dengan fungsi-fungsi sosialnya yaitu membina masyarakat.

Sebelumnya, Benny K. Harman meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Anton Charliyan.

Permintaan anak buah Susilo Bambang Yudhoyono ini lantaran Kapolda tersebut menjadi dewan pembina LSM GMBI. “Intinya kita harus mematuhi peraturan. Harus diberhentikan itu Kapolda. Bagaimana kok dia membina itu ya kan,” ujar Benny

Menurut Petrus, pernyataan Benny K. Harman justru dapat berdampak negatif bukan saja akan menambah beban Polri bertambah berat dalam menghadapi kelompok intoleran, akan tetapi juga sekaligus akan memberi angin segar kepada kelompok intoleran dan radikal dalam mengobok-obok kehidupan masyarakat yang toleran dan berdampingan secara damai antar umat beragama.

Apalagi pada saat yang bersamaan FPI dan GMBI yang kebetulan sedang berhadap-hadapan nyaris bentrok fisik ketika massa FPI mengawal Rizieq Shihab saat diperiksa Polda Jabar dalam kasus penistaan lambang negara. Bentrok fisik itu nyaris mengarah kepada konflik horizontal karena berhasil dihentikan oleh aparat Kepolisian yang tentu saja tidak lepas dari peran dan posisi Irjen Pol. Anton Charliyan sebagai Pembina Ormas GMBI. “Publik bisa saja menilai sikap BKH dan Partai Demokrat telah memberi angin segar buat FPI bahkan patut diduga berada di balik gerakan intoleran yang akhir-akhir ini muncul secara terbuka,” imbuhnya.

Karenanya, jika perkembangan penanganan kelompok intoleran di Indonesia ini kurang membawa hasil yang menggembirakan, maka Partai Demokrat patut dimintai pertangung jawaban secara hukum dan moral. Apalagi, kelompok intoleran justru tumbuh subur dan dibiarkan berkembang ketika SBY menjadi Presiden RI selama 10 tahun. “Memang sangat politis dan bahkan politiking apabila BKH sampai meminta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Anton Charliyan harus dicopot dari jabatannya selaku Kapolda dan untuk itu akan memanggil Kapolri untuk menjelaskan jabatan Pembina Harian Irjen Pol. Anton Charliyan dalam Ormas GMBI termasuk aktivitas GMBI turut mengamankan Kota Bandung ketika ada unjuk rasa FPI mengantarkan Rizieq Shihab saat diperiksa Polda Jawa Barat,” jelasnya.

Petrus menjelaskan, secara hukum anggota Kepolisian yang menjadi pembina Ormas bahkan mendirikan Ormas sekalipun merupakan wujud tanggung jawab profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab humum dan moral.

Namun yang  dilarang dan tidak diperkenankan oleh UU Polri adalah anggota Kepolisian RI terlibat dalam kegiatan politik praktis karenanya Polri harus bersikap netral (pasal 26 UU Polri). Dengan demikian sikap BKH dalam persoalan pembinaan ormas oleh anggota Polri sebagai sebuah pelanggaran, justru ini cara berpikir yang keliru dan salah memaknai tugas dan tanggung jawab pokok polri menurut UU. “Karena itu BKH dan Partai Demokrat bisa dianggap telah menyalahgunakan fungsi kontrol Komisi III DPR RI terhadap mitra kerjanya yaitu Polri untuk tujuan pokitik lain di luar penguunaan fungsi kontrol Dewan terhadap Polri,” pungkasnya