JAKARTA -Serangan Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Inggris di Douma, Suriah pada 7 April 2018 beberpa waktu lalu membuat konflik di Suriah semakin Rumit untuk diselesaikan. AS dan sekutunya meluncurkan 103 rudal di Douma sebagai tanggapan atas dugaan penggunaan senjata kimia oleh rezim Bassad al-Assad yang menewaskan masyarakat sipil baik anak-anak dan wanita.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) mendorong Pemerintah Indonesia untuk mrnjadi mediator dalam konflik yang dimulai pada Maret 2011 itu.
Menurut Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI, Hengky Fernando, no-blok merupakan konsep politik internasional Indonesia bisa menjadi dasar untuk menyelesaikan konflik Suriah. Pasalnya, Indonesia tidak memiliki kepentingan baik pihak Barat (AS dan sekutunya) maupun Rusia khususnya di konflik Suriah. Kepentingan Indonesia hanyalah soal kemanusiaan.
“Indonesia bisa menjadi mediator konflik di Suriah antara pihak oposisi dan pihak pemerintah, posisi Indonesia sebagai negara non-blok dianggap netral dan tidak mempunyai kepentingan lain selain kepentingan kemanusian,” kata Hengky di Jakarta, Sabtu (21/42018).
Hengky menilai, selama ini Indonesia justru bersikap pasif terhadap konflik Suriah. Seharusnya Indonesia harus mengambil sikap, karena sudah teruji menyelesaikan konflik di negara lain, misalnya memfasilitasi perdamaian kolompok Moro National Liberation Front (MNLF) dan Pemerintah Filipina.
“Indonesia juga bisa menginisiasi dan mendorongan PBB dengan beberapa negara untuk kemudian mengambil alih sementara pusat kendali pemerintahan yang ada di Suriah dengan konsep Peace Keeping, Peace Making and Peace Building,” ujarnya.
Selain itu, kader HMI cabang Pekanbaru ini juga meminta semua elit global terutama Rusia dan AS menahan diri dan tidak menambah permasalahan di Suriah. Karena permasalahan yang terjadi di Suriah hanya bisa diselaikan langsung oleh Pemeruntah dan pihak Oposisi.
Ia menambahkan, beberapa rekomendasi tersebut dianggap bisa menjadi solusi alternatif bagi Indonesia dalam merespon konflik yang terjadi di Suriah saat ini.
“PB HMI telah berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu kemanusian dan mendukung pemerintah Indonesia dalam mersepon setiap konflik yang ada, dengan memberikan tawaran ide dan gagas untuk menemukan solusi yang berkeadilan,” pungkasnya.
