JAKARTA-Perekonomian global ternyata masih diliputi ketidakpastian memasuki penghujung 2013.
Gejolak terbesar dirasakan oleh Indonesia sejak pertengahan 2013 saat Amerika mengumumkan penghentian program ekspansi moneter atau quantitative easing (QE), yaitu pembelian surat berharga pemerintah senilai 85 miliar dollar AS per bulan yang dilakukan sejak 2008.
“Sementara, gejolak yang dirasakan Indonesia mulai menurun pasca penutupan pemerintah AS (government shutdown) pada 1-16 Oktober 2013 yang membuat kebijakan QE kembali dilakukan oleh AS,” ujar Dekan Fakultas Bisnis Universitas Siswa Bangsa Internasional (USBI) Prof.Dr. Adler H Manurung, saat seminar ‘Economic and Market Outlook 2014’ yang mengangkat tema “Navigating Risks, Maximizing Opportunities in 2014” di Jakarta, Rabu (27/11).
Seminar ini membahas tren dan peluang perekonomian Indonesia di tahun 2014, dengan harapan pelaku bisnis mampu mempersiapkan dan menyusun strategi bisnis yang tepat melalui pemetaan kondisi perekonomian Indonesia.
Menurut dia, menurunnya tekanan eksternal bukan berarti membuat Indonesia berada pada posisi aman.
Pelemahan ekonomi masih terus terjadi, khususnya setelah neraca transaksi berjalan mengalami defisit hingga 4,4 persen PDB pada kuartal kedua 2013, seiring harga komoditas dunia yang meningkat, seperti harga bahan bakar minyak.
Dia mengaku, pemerintah kemudian mengeluarkan paket kebijakan pada Agustus 2013 lalu.
Kebijakan ini bertujuan mendorong investasi asing langsung (FDI), memperkuat ekspor dan sektor-sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan lapangan kerja, membatasi impor seperti impor bahan bakar minyak, serta mendorong stabilisasi inflasi melalui pembatasan impor berbasis harga untuk beberapa produk seperti daging sapi dan hortikultura.
Paket-paket kebijakan tersebut konsisten dengan prospek pemuliahan ekonomi yang terjadi di negara-negara tujuan ekspor utama dari Indonesia, seperti Jepang, Cina, AS, Singapura, dan Korea Selatan.
“Namun ternyata itu tidak cukup membawa ekonomi kita in the track. Sehingga pada akhir Oktober 2013, pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan untuk mempermudah proses ekspor-impor, dan juga untuk mengakses layanan public,’ pungkas dia..
