JAKARTA-Pembangunan industri nasional menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi suatu bangsa.
Dan dari visi pembangunan ekonomi itulah maka cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia bisa terwujud.
Bila ekonominya terpecah-pecah, maka landasan politiknya pun rawan untuk ikut terbelah.
“Stabilitas dari landasan politik adalah ketahanan ekonomi,” kata Wakil Presiden Boediono saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perindustrian 2014 dan pemberian penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Cinta Karya Bangsa dan Rapat Kerja Kementerian Perindustrian 2014di Istana Wakil Presiden, Rabu (5/2).
Hadir dalam kesempatan itu Menteri Perindustrian MS. Hidayat, dan perwakilan dari instansi para pemenang penghargaan serta sebagian peserta rapat kerja.
Wapres Boediono mengingatkan akan aspek ketahanan industri dari suatu negara yang akan menjadi sandaran ketika negara tersebut menghadapi gejolak ekonomi global.
Negara-negara yang struktur ekonomi dan industrinya kuat tidak mudah diguncang gelombang.
Suatu negara yang kuat justru yang memiliki overlap di antara kebutuhan konsumsi dan produksi.
Prinsip yang mengatakan bila semua yang dibutuhkan dalam negeri harus habis dikonsumsi, lalu semua yang dikonsumsi harus dihasilkan dari dalam negeri justru tidak akan mendukung ketahanan nasional.
“Itu seperti Korea Utara,” katanya seperti yang dikutip dari website www.wapresri.go.id.
Artinya, lanjut Wapres, tidak semua konsumsi harus diproduksi dalam negeri, sama seperti tidak semua yang dibutuhkan dalam negeri harus habis.
Bila dipaksakan semua harus diproduksi dalam negeri, maka akan terjadi ekonomi yang mahal (high cost economy).
Wapres mencontohkan misalnya bila suatu produk pertanian yang baiknya tumbuh di lingkungan sub-tropis, tidak bisa dipaksakan tumbuh di negeri Indonesia yang tropis.
Maka, tambahnya, sangat penting menentukan dimana strategi industri Indonesia dalam pasar global.
Harus ada upaya optimal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mendasar seperti pangan dan energi, sedangkan untuk barang-barang industri harus sekian persen dicukupi oleh dalam negeri.
Selain itu harus pula ada upaya bersama-sama memikirkan ketahanan nasional, tidak bergerak sendiri-sendiri.
