Pembangunan Perbatasan Harus Dapat Perhatian

36

NUNUKAN- Kalangan DPR prihatin masalah perbatasan antarnegara sering tak dianggap penting dan kadang tak tersentuh oleh kepentingan nasional. “Isu perbatasan sering tersingkirkan,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam pernyataannya di hadapan ribuan warga yang hadir di Balai Adat Dayak di Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (25/11/2016).

Fahri merupakan Ketua Tim Pengawas Perbatasan DPR RI dengan aggota tim yang mengikuti kunjungan kerja ini, yaitu Arteria Dahlan (PDIP), Agung Widyantoro (Golkar), Hetifah Syaifudian dan Arvin Hakim Toha (PKB).

Dikesempatan itu, pimpinan DPR RI koordinator kesra ini pun mengajak semua pihak untuk melupakan sejenak permasalahan yang terjadi di Jakarta, dan melihat kehidupan masyarakat di perbatasan.

“Mari lupakan dan tinggalkan jakarta, selanjutnya kita lihat bagaimana kehidupan masyarakat di perbatasan,” katanya.

Dia menyatakan bila selama ini isu perbatasan dianggap tak penting, maka ke depan harus dianggap penting. Melihat kehidupan masyarakat perbatasan sangat penting dan pembangunan kawasan itu mutlak dilakukan. “Karena sehari-hari iman kebangsaan saudara-saudara kita selalu digoda negara lain,” katanya seraya menambahkan kalau godaan itu juga potensial membuat bangsa Indonesia tercerai- berai.

Akibatnya masyarakat diperbatasan pun menurut Fahri lebih memilih negara tetangga yang lebih dekat untuk berobat dan lebih murah ke negara tetangga. Termasuk mau sekolah lebih mudah dan murah ke tetangga, mau beli barang, ternyata barang-barang tetangga lebih murah. “Beberapa waktu lalu, saya memerima sejumlah pemuda dari daertah perbatasan. Mereka datang dan menangis minta segera tingkatkan pembangunan wilayah perbatasan,” katanya.

Di sisi lain Fahri mengatakan untuk memacu pembangunan wilayah perbatasan, pihaknya akan terus meminta dan mendukung upaya pemerintah memberi perhatian serius kepada kawasan perbatasan.

Begitu juga dengan aspirasi pembentukan Kabupaten Bumi Dayak (Kabudaya) Perbatasan, dia akan kerahkan anggota DPR agar Kabudaya mendapatkan prioritas.”Sangat ironis apabila pemerintah tidak segera memberi dukungan terhadap terbentuknya Kabudaya, sementara beberapa elemen negara tetangga (Malaysia) memberi dukungan. Negara tetangga saja mendukung Kabudaya. Jangan hentikan pemekaran karena nyata kebutuhannya di lapangan,” tegasnya.

Dukungan beberapa elemen masyarakat Malaysia terhadap terbentuknya Kabudaya, tambah Fahri dapat dilihat dari adanya spanduk yang dipasang di sekitar Balai Adat Dayak Kecamatan Lumbis. Salah satu spanduk berbunyi: “Kami Rumpun Murut Sabah Menyokong Atas Rancangan Kerajaan Indonesia Yang Mana Memulai Jadikan Otounomi. Kabudaya Di Kawasan Persempadanan Negara
Solidaritas Rayat Serumpun”. ***