Pembiayaan Program Prioritas Utamakan Swasta, Tak Harus Dari APBN

Pembiayaan Program Prioritas Utamakan Swasta, Tak Harus Dari APBN

0
BERBAGI
Ilustrasi-Proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pembiayaan program-program prioritas tidak harus diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya, bisa bersumber dari swasta. Karena itu, jajaran pemerintahan harus mampu memperbaiki iklim usaha, sehingga investor tertarik menanamkan modalnya.  “Pemberian prioritas pertama kepada swasta. Ini perlu saya ulang-ulang juga, di mana inisiatif swasta yang sudah ada tidak boleh kita matikan. Jika swasta tidak bisa sepenuhnya masuk, bisa ditawarkan mengenai opsi berikutnya,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas yang membahas masalah Perkembangan APBNP Tahun 2016 dan RAPBN Tahun 2017, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9).

Opsi berikutnya lanjut Kepala Negara dengan menggunakan skema Public Private Partnership (PPP).  Jika skema ini tidak ada yang mau ambil maka diberikan penugasan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Baru terakhir pemerintah ambil alih dengan pembiayaan dari anggaran APBN atau APBD. “Saya kira step-step seperti ini terus akan kita lakukan,” tegas Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden Jokowi menegaskan diperlukan dukungan iklim investasi berupa deregulasi yang menjamin kepastian usaha, termasuk  perizinan, dan insentif. “Deregulasinya agar terus kita lakukan, Pak Menko, tidak berhenti,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden mengaku sudah ada peraturan investasi yang dipangkas. Namun, belakangan ini muncul lagi aturan-aturan di bawah menteri yang sangat mengganggu. “Nanti akan saya tunjukan, masih banyak. Dipotong di sini, muncul di aturan-aturan yang lainnya. Nggak ada artinya kalau kita terus-terusan seperti ini,” tegas Presiden.

Presiden meminta kepada Menko Perekonomian untuk terus mengawal implementasi dari Paket Kebijakan kita I-XIII, agar betul-betul secara konkret bisa dilaksanakan di lapangan.

Sementara khusus untuk menekan biaya, angka dwelling time, Presiden Jokowi meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan kementerian-kementerian yang terkait untuk melakukan perombakan besar-besaran, reformasi besar-besaran di pelabuhan-pelabuhan kita, karena angkanya, dwelling time-nya masih tinggi.

Presiden mengaku sudah mengirim tim khusus dari Polri. Meski demikian, Presiden berharap sinergitas dengan dari kementerian-kementerian terkait.”Polri masuk, selesai, sistem masuk. Saya kira semua nanti akan seperti itu. Sehingga inefisiensi disemua lini bisa kita kurangi besar-besaran, bisa kita hilangkan. Saya, target kita itu, nggak ada yang lain,” pungkasnya.

Rapat terbatas dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menkominfo Rudiantara, Jaksa Agung Prasetyo, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.