JAKARTA-Pemerintah terus menambah panjang jalan tol di Indonesia untuk meningkatkan konektivitas guna memperlancar distribusi dan menurunkan biaya logistik barang dan jasa. Koordinasi antar lembaga pemerintah juga semakin intensif untuk mendukung skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada proyek jalan tol.
Pada hari Rabu (22/2/2017), di kantor Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian dilakukan beberapa penandatangan perjanjian terkait KPBU proyek jalan tol.
Terkait target penyelesaian, Menteri Basuki mengatakan 3 (tiga) ruas tol yaitu Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat, Cileunyi – Sumedang – Dawuan, dan Serang – Panimbang dengan nilai kontrak Rp 27,1 T ditargetkan akan operasi pada tahun 2019. “Setelah penandatanganan ini, langsung bekerja,”ungkapnya.
Jalan Tol Serang-Panimbang yang dikerjakan oleh konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk akan dibangun sepanjang 84 km dengan dana sebesar Rp 5,3 triliun.
Sementara pembangunan Tol Serang – Panimbang sepanjang Rp. 84 km dengan nilai investasi sebesar Rp. 5,3 Triliun bertujuan meningkatkan aksesibilitas Banten Selatan dan mendukung perekonomian di KSPN/KEK Pariwisata Tanjung Lesung serta untuk menunjang percepatan perluasan pembangunan ekonomi nasional.
Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat, penandatanganan PPJT. Lalu, penandatanganan Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Jalan Tol Ruas Cileunyi – Sumedang – Dawuan dan Ruas Serang – Panimbang. Kemudian, penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Jakarta Cikampek II elevated dan Ruas Krian – Legundi – Bunder – Manyar. Selain itu juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan dan Menteri PUPR terkait Penjaminan Proyek KPBU Jalan Tol.
Penandatanganan PPJT dilakukan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan Badan Usaha Pemenang Lelang. Turut hadir menyaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang juga selaku Ketua Komite Percepatan Persiapan Infrastruktur Prioritas (KPPIP,) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.
“Ini merupakan keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan percepatan penyediaan lima proyek jalan tol dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” kata Darmin.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani, penandatanganan ini merupakan hasil sinergi antarak. “Masing-masing memiliki peran yang sangat penting, sebagaimana bentuk perkuatan sinergi yang telah disaksikan di dalam nota kesepahaman yang telah kami tandatangani, “Jelasnya. ***
